Menteri BUMN Usul ke Kemenkeu Efisiensi Anggaran Kementeriannya Tak Sampai Rp 215 Miliar

Jakarta, VIVA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan efisiensi anggaran di Kementeriannya tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Sebab, angka tersebut merupakan batas minimum Kementerian BUMN untuk beroperasi.

“Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” kata Menteri Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Erick menambahkan, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi itu, kata dia, memangkas kurang lebih 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 277,5 miliar.

Lebih jauh, Erick menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp 215 miliar. Karenanya, ia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan sama, Erick merincikan bahwa Rp 215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.

“Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” kata Menteri Erick.

Selanjutnya, efisiensi Rp 215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.

“Kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik, sekarang hybrid, gitu. Harganya bisa lebih murah, itu sampai 66 persen,” kata Menteri Erick Thohir.

Kementerian BUMN juga memangkas hal-hal lain seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain.

“Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja satu dua bulan ke depan,” imbuhnya.

DPR Minta Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional, Ini Alasannya

DPR minta Kemendag lindungi industri baja nasional dari serbuan impor baja murah

VIVA.co.id

28 Juli 2025