Efisiensi Anggaran Pemerintah, Perhotelan Kehilangan Pendapatan dan Ancaman Pemangkasan Karyawan

Semarang, VIVA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak luas, termasuk ke sektor perhotelan. Salah satu hotel bintang empat di Kabupaten Semarang, The Wujil Resort & Conventions, menghadapi potensi kehilangan pendapatan hingga miliaran rupiah akibat pembatalan sejumlah kegiatan dari instansi pemerintahan.

General Manager The Wujil Resort & Conventions, Ahmad Solela, mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan bagi bisnis perhotelan dan restoran. Ia menyebutkan bahwa potensi kehilangan pendapatan akibat pembatalan berbagai acara mencapai Rp 8,4 miliar.

"Sejumlah event yang sebelumnya sudah terjadwal mulai dibatalkan. Pada Februari tahun lalu, omzet kami mencapai Rp 2 miliar, namun tahun ini jauh lebih rendah. Segmen pemerintahan yang biasanya menjadi penyokong utama juga berkurang drastis. Bahkan, bulan ini kami belum memperoleh pemasukan dari instansi pemerintah, sementara kebutuhan operasional, termasuk gaji karyawan, tetap harus dipenuhi," ungkap Ahmad saat ditemui pada Rabu (19/2/2025).

Ia menambahkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut dan target pendapatan tidak tercapai, pihaknya terpaksa mempertimbangkan pemangkasan karyawan. Saat ini, hotel tersebut mempekerjakan 131 karyawan, dan efisiensi anggaran pemerintah dapat memperburuk kondisi bisnis mereka.

"Pengeluaran terbesar kami adalah untuk gaji karyawan. Jika tren penurunan ini terus berlanjut, pemangkasan karyawan menjadi pilihan yang sulit dihindari. Beberapa hotel di daerah lain bahkan sudah mulai melakukan langkah tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang juga melakukan efisiensi anggaran. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengungkapkan bahwa total efisiensi anggaran mencapai Rp 58 miliar, terdiri dari Rp 38 miliar yang ditandai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah serta pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur sebesar Rp 20 miliar.

Meskipun demikian, Ngesti menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan publik.

"Pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Kami masih meninjau program mana saja yang terdampak efisiensi anggaran ini. Jika kebijakan ini mempengaruhi program prioritas Pemkab Semarang dan berdampak langsung pada masyarakat, kami akan mengupayakan realokasi anggaran," jelasnya. (Aditya/tvOne/Semarang)

Di Tengah Efesiensi Anggaran, Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang Capai Rp13,2 M

Di tengah upaya efisiensi anggaran, retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang menuai sorotan dengan biaya fantastis mencapai Rp13,2 miliar.

VIVA.co.id

23 Februari 2025