Dibuka Melemah, IHSG Diprediksi Bisa Lanjutkan Koreksi Imbas Eskalasi Perang Dagang

Jakarta, VIVA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 17 poin atau 0,30 persen di level 5.978 pada pembukaan perdagangan Rabu, 9 April 2025.

Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman memprediksi, IHSG dibayangi koreksi pada perdagangan hari ini.

"IHSG hari ini berpotensi melanjutkan koreksi karena kekhawatiran perang dagang dengan tes break support kuat di 5.900," kata Fanny dalam riset hariannya, Rabu, 9 April 2025.

"Jika break di bawah 5900, IHSG berpotensi koreksi ke 5.400-5.650 middle term," ujarnya.



Ilustrasi papan IHSG.

Photo :

• VIVA/Muhamad Solihin

Sebagian besar bursa saham Asia berhasil rebound pada perdagangan Selasa kemarin. Indeks Nikkei 225 melonjak 6,03 persen, sejalan Indeks Topix yang juga meningkat 6,26 persen. Meskipun Indeks Taiex masih turun 4,02 persen.

Kemudian, Indeks Kospi menguat 0,26 persen, Indeks ASX 200 naik 2,27 persen, Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,51 persen, dan CSI 300 China menguat 1,71 persen. Sementara itu, FTSE Straits Times turun 2,01 persen dan FTSE Malay melemah 0,02 persen.

Bursa Asia menguat dan rebound dari koreksi tajam pada sesi sebelumnya, akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan ancaman pengenaan tarif yang lebih tinggi terhadap China.

"Saat ini, fokus investor tertuju pada Trump, yang pada hari Senin mengancam tarif tambahan 50 persen terhadap China jika Beijing tidak mencabut bea masuknya atas impor AS," ujar Fanny.

Trump tetap berpegang pada strategi tarif globalnya yang agresif selama akhir pekan, dengan tarif unilateral awal sebesar 10 persen mulai berlaku pada hari Sabtu. Wall Street telah berharap adanya tanda-tanda kemajuan dalam negosiasi antara AS dan negara-negara lain, dengan tarif 'timbal balik' yang akan dimulai pada 9 April 2025.

"Support IHSG berada di level 5650-5900 sementara resist IHSG di rentang 6.050-6.100," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Bursa Asia menguat dan rebound dari koreksi tajam pada sesi sebelumnya, akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan ancaman pengenaan tarif yang lebih tinggi terhadap China.