Rosan Gandeng Kapolri dan Pemda Usai BYD Kena Ganggu Ormas di Subang

Jakarta, VIVA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan langkah yang diambil terkait aksi premanisme oleh ormas terhadap proyek pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. 

Rosan mengatakan, sudah menerima laporan atas aksi premanisme tersebut. Pemerintah tegasnya, telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah agar tindakan tersebut tidak kembali terulang.

"Ya kami pun dapatin laporannya, dan kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadilah gitu," ujar Rosan di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Rosan mengatakan, aksi premanisme ormas tersebut akan mengganggu investasi yang masuk ke Indonesia. Dia pun mengungkapkan, sudah menerima laporan dari investor yang juga terkena aksi premanisme. Namun dia tidak menjelaskan perusahaan mana yang diganggu oleh ormas.

"Karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk, jadi kami pun benar-benar memantau langsung. Saya juga sudah perintahkan untuk semua laporan ini kita juga koordinasi langsung baik dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan BYD mendapat gangguan oleh ormas, yang tengah membangun pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat.

Wakil Ketua dari Fraksi PAN ini pun meminta pemerintah, untuk menindak tegas permasalahan ini. Agar perusahaan luar tak takut untuk berinvestasi di Indonesia.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy, dikutip Senin 21 April 2025.

"Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tambah dia.

Halaman Selanjutnya

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy, dikutip Senin 21 April 2025.