Soroti Tambang Nikel di Raja Ampat, Saleh Daulay: Jangan Sampai Perusahaan Untung, Lingkungan Rusak

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay.
Sumber :
  • Dok. DPR.

Jakarta, VIVA - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan pemerintah terhadap dampak dari pertambangan nikel di Pulau Gag, yang berpotensi merusak alam Raja Ampat. Saleh mengatakan, Raja Ampat sebagai destinasi wisata bisa terganggu.

Tumbuhkan Cinta Lingkungan, Pertamina dan Siswa SD Tanam Puluhan Ribu Mangrove

"Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu," kata Saleh dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.

Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN ini menjelaskan, komisi VII DPR RI  sebenarnya sudah lama menyoroti tambang nikel di Pulau Raja Ampat sejak 28 Mei hingga 2 Juni 2025. Pihaknya juga sudah melakukan kunjungan kerja untuk meninjau aktivitas tambang tersebut.

Menilik 'Dapur Raksasa' IMIP: Jantung Hilirisasi Industri Nikel Nasional di Morowali

"Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah. Termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan," kata dia.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu menjelaskan, ada dua isu yang sempat mengemuka. Pertama soal peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan soal kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat pertambangan yang ada. Kedua isu ini, lanjut Saleh, saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

KPK Bahas Tata Kelola Nikel Bersama Sejumlah Menteri Prabowo

"Karena itu, pemda dan masyarakat meminta agar alam dan lingkungan mereka tetap dijaga," katanya. 

Saleh Daulay meminta agar pemerintah segera mengevaluasi seluruh perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi di Pulau Raja Ampat. Perusahaan yang dinilai merusak, harus segera dicabut izinnya. 

Saleh juga mengingatkan, agar para pemangku kepentingan harus membuat skema ketahanan lingkungan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan membuat kerusakan lingkungan. 

"Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya