PT GAG Nikel Beroperasi Lagi, Senator PFM: Kebijakan Ini Menyakiti Hati Orang Papua
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Beroperasinya kembali PT GAG Nikel di Kabupaten Raja Ampat, mendapat kritik keras dari Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM).
Anggota Komite I DPD RI yang membidangi politik, pemerintahan, hukum, pertahanan dan keamanan itu mempertanyakan begitu mudahnya izin operasional dibuka kembali secara sepihak tanpa mengajak dialog masyarakat Papua.
Kebijakan-kebijakan tanpa mendengar dan melibatkan suara rakyat seperti itu, menurut PFM, justru akan kontra produktif; yakni semakin menyakiti hati orang Papua.
Tagar #SaveRajaAmpat Menggema
- X/Twitter
"Izin tambang dikeluarkan kembali setelah dihentikan, tetapi tanpa mengajak bicara orang Papua, orang Raja Ampat, pemilik tanah adat dan hak ulayat. Ini yang punya tempat siapa, yang kasih izin siapa. Seharusnya pemilik tanah adat, orang Papua, orang Raja Ampat, diajak bicara. Hal-hal seperti ini semakin menyakiti hati orang Papua," kata Senator PFM, Selasa 16 September 2025.
Masyarakat Papua, lanjut PFM, sebenarnya sangat terbuka. Mereka akan dengan senang jika diajak bicara dari hati ke hati. Dalam kasus ini, terjadi hal yang sebaliknya. Pemilik tanah adat, orang Papua, orang Raja Ampat tidak diberi ruang sedikitpun untuk mendiskusikan masalah tersebut.
Oleh karena itu, PFM yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay ini khawatir, kebijakan satu arah dari Pemerintah Pusat ini semakin menambah rekam jejak kebencian orang Papua dan semakin menggelorakan 'perlawanan' terhadap Jakarta (pusat-red).
"Sebenarnya kan diajak bicara dulu. Oke, PT GAG Nikel beroperasi kembali, dengan catatan pekerjanya 80 persen orang dari Papua, 20 persen diperbolehkan dari luar, khusus untuk yang ahli-ahli. Dialog seperti ini yang diinginkan masyarakat Papua. Ini tidak, tahu-tahu langsung peralatan jalan, tiba-tiba dioperasikan tambang tanpa sepengetahuan masyarakat asli," tutur dia.
Agar tidak menimbulkan gejolak kembali yang berpotensi munculnya permasalahan sosial dan keamanan, Senator PFM meminta Kementerian ESDM meninjau ulang pemberian kembali izin operasional PT GAG Nikel. Dia berharap terlebih dahulu diadakan dialog dengan masyarakat agar masing-masing pihak menemukan titik temu.
"Sebaiknya dengarkan dahulu apa keinginan pemilik tanah adat, orang Raja Ampat dan orang Papua. Supaya ke depannya semua berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa berakibat negatif," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM menyatakan bahwa PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sudah kembali beroperasi sejak Rabu 3 September 2025.
Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025 guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat di tengah ramainya isu pertambangan yang merusak ekosistem Raja Ampat dengan tagar SaveRajaAmpat.
