Struktur Badan Penerimaan Negara Sudah Disiapkan Sejak Kampanye Prabowo, Ini Daftarnya

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto telah menyusun struktur organisasi Badan Penerimaan Negara (BPN) pada masa kampanyenya. Hal ini disampaikan oleh mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Bidang Perpajakan, Edi Slamet Irianto.

Edi mengatakan, pembahasan struktur BPN tersebut disusun saat dirinya masih di TKN. Menurutnya, struktur tersebut sudah dilihat langsung oleh Prabowo.

"Itu dulu waktu pembahasan BPN itu sendiri, waktu di TKN. Sudah (dilihat Prabowo struktur BPN)," ujar Edi kepada wartawan Rabu, 11 Juni 2025.



Prabowo Subianto-Gibran, Kampanye Akbar Pesta Rakyat Untuk Indonesia Maju

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Meski demikian, Edi mengatakan struktur BPN tersebut masih bisa berubah tergantung pada situasi yang sedang berkembang. Dalam bahan paparannya, Menteri Negara/Kepala BOPN akan langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Menteri Negara/Kepala BOPN sendiri nantinya akan diawasi oleh Ex Officio Menko Perekonomian, Ex Officio Panglima TNI, Ex Officio Kapolri, Ex Officio Kejaksaan Agung, Ex Officio PPATK, dan orang Independen.

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Negara/Kepala BOPN akan didampingi oleh Wakil Kepala Operasi, dan Wakil Kepala Urusan (Waka Urdal) BOPN. Lalu di bawah Waka Urdal BOPN yakni Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan.

Selanjutnya, dalam Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan ada Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Deputi Pengawasan Kepabeanan/Costum, Deputi Penegakan Hukum, Deputi Intelijen.

Selain itu, Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) juga akan memiliki Pusat Data Sains dan Informasi, serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai.

Halaman Selanjutnya

Selanjutnya, dalam Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan ada Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Deputi Pengawasan Kepabeanan/Costum, Deputi Penegakan Hukum, Deputi Intelijen.