Dahlan Iskan Terkejut, Dana Rp 5 Miliar untuk Koperasi Merah Putih Ternyata dari Pinjaman Bank

Dahlan Iskan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta, VIVA – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku terkejut setelah tahu bahwa dana untuk koperasi merah putih yang mencapai Rp 5 miliar adalah pinjaman dari bank. Menurut Dahlan, rencana pendirian koperasi itu sebenarnya baik.

"Ini baik, hanya saja bikin terkejut: dana Rp 5 miliar untuk setiap koperasi desa Merah Putih itu ternyata berupa pinjaman dari bank. Bukan modal yang diberikan oleh pemerintah," kata Dahlan seperti dikutip dari Catatan Hariannya di Disway.id, Kamis, 12 Juni 2025.

Awalnya, lanjut Dahlan, orang-orang di desa menyangka pemerintah akan memberikan uang Rp 5 miliar untuk setiap koperasi. Maka mereka berebut untuk menjadi ketua koperasi. 

"Bahkan sampai ada yang merencanakan ini: koperasi itu dipakai tempat 'balas jasa' bagi tim sukses bupati terpilih. Sempat beredar rancangan susunan pengurus koperasi di banyak desa. Semuanya didominasi orangnya bupati terpilih. Heboh. Beredarnya draf susunan pengurus itu sampai menimbulkan konflik di desa," katanya.

Ilustrasi aktivitas koperasi

Photo :
  • VIVAnews/Ochi April

Beruntungnya, lanjut Dahlan, segera ada penegasan tentang siapa yang boleh jadi pengurus koperasi. 

"Bahkan setelah mulai ada info bahwa dana itu berupa pinjaman bank, mulailah banyak yang menolak jadi pengurus koperasi," tuturnya.

Dahlan mengatakan, tentunya memang tidak baik jika model koperasi berupa bantuan pemerintah. "Bukan begitu cara menggerakkan ekonomi rakyat. Maka dengan penegasan bahwa dana itu berupa kredit bank mulailah masuk akal," katanya.

Menurut seorang pengurus koperasi Merah Putih di Jatim, koperasi yang dibentuk harus bikin proposal perencanaan bisnis. Bank akan menilai layak tidaknya business plan tersebut.

"Nanti akan ada bimbingan teknis dari bank kepada para bendahara koperasi desa," ujar salah satu pengurus koperasi itu kepada Dahlan. 

Termasuk bimbingan membuat perencanaan bisnis, mengajukan kredit, dan bimbingan pembukuan uang. Kini pengurus itu masih belum tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Kami diminta tunggu arahan berikutnya," tambah pengurus tersebut.

Pengurus koperasi sudah ke notaris membuat akta pendirian koperasi dan biaya notaris ditanggung oleh Dinas Koperasi Kabupaten. Kemudian akta tersebut juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum.

"Intinya: secara legal koperasi sudah berdiri. Rasanya legalitas seperti itu sudah meluas di seluruh Indonesia. Belum bisa melangkah. Masih harus tunggu petunjuk lebih lanjut," tutur Dahlan.

Dengan mendapatkan modal dari bank, pengurus memang harus mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Harus dapat laba. Pihak bank sudah lebih dulu melihat proposal bisnis masing-masing. Dengan demikian bank sudah bisa menghitung risiko pinjaman yang diberikan.

"Yang menarik, pinjaman itu tanpa agunan. Yang menjamin adalah pemerintah. Bahwa pinjaman tersebut kelak macet, pemerintah yang membayar. Caranya: dana desa dari pemerintah pusat tidak lagi diberikan ke desa. Dana itu untuk membayar pinjaman ke bank yang macet," katanya.

Bisnis Pangkalan Elpiji Jadi Pilihan Nomor 1 Pengurus Koperasi

Elpiji 3 Kilogram di pangkalan

Photo :
  • Uki Rama (Malang)
Lippo Karawang Serah Terima 179 Unit hingga Akhir Juni 2025

Yang jelas, sambung Dahlan, pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih ternyata berjalan lancar. Sesuai target, sebelum peringatan Hari Koperasi nanti pasti sudah terbentuk semua. 

"Sambil menunggu bimbingan teknis berikutnya, sebagian pengurus koperasi sudah rapat: bisnis apa saja yang akan dilakukan. Umumnya mereka sama: pilihan nomor 1 adalah jadi pangkalan gas Elpiji. Itu bagi koperasi di kelurahan. Mereka tidak memikirkan hasil pertanian," tuturnya.

Rosan: Danantara Bakal Dapat Tambahan Modal 10 Miliar USD dari Perbankan Luar Negeri

Koperasi Merah Putih, kata Dahlan, sudah sampai tahap hamil tua. 

"Ia anak kandung Presiden Prabowo Subianto. Ia akan jadi anak andalan untuk mengubah sistem perekonomian negara. Dari sistem naga ke sistem bendera," tuturnya.

Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Rosan Makin Pede Bisa Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun

Tantangan Ekonomi Makin Kompleks, Komisi XI Ungkap Pentingnya Perumusan APBN Dievaluasi Berkala

Komisi XI DPR mengingatkan pentingnya evaluasi secara berkala dalam perumusan asumsi makro APBN agar tetap relevan dengan situasi global.

img_title
VIVA.co.id
2 Juli 2025