Selat Hormuz Bikin Cemas, Bahlil Ungkap Arahan Prabowo

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya bakal segera menggelar rapat dengan PT Pertamina, guna mengkaji soal perang Iran-Israel termasuk rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan dampaknya bagi Indonesia.

Pembahasan diakui Bahlil akan berkisar pada sejumlah upaya taktis dan langkah-langkah Pertamina, guna menjaga agar pasokan energi di Indonesia tetap terjaga di tengah kondisi global yang tidak menentu seperti saat ini.

"Saya besok juga ada rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya soal ketersediaan energi kita. Karena menyangkut Selat Hormuz ini harus kita hitung baik-baik," kata Bahlil di acara 'Jakarta Geopolitical Forum IX/2025' di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juni 2025.

Di tengah kondisi ketidakpastian global seperti saat ini, Bahlil menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Prabowo adalah agar bagaimana Indonesia bisa mendongkrak lifting minyaknya.

Sebab, upaya internal di dalam negeri sendiri menurutnya merupakan langkah konkret, sebagaimana yang juga dilakukan oleh negara-negara lainnya dalam upaya mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing.

"Sekali lagi saya katakan bahwa sekarang ini pemerintah Indonesia atau atas arahan Bapak Presiden Prabowo, tidak ada cara lain, apapun kita lakukan untuk meningkatkan lifting (minyak)," kata Bahlil.

Meski mengakui bahwa upaya itu merupakan salah satu tugas yang berat dan memerlukan waktu yang cukup lama, namun Bahlil menegaskan bahwa hal itu tetap harus dijalankan oleh Kementerian ESDM.

Karena mengoptimalkan berbagai potensi energi yang ada di Tanah Air menurutnya merupakan satu-satunya jalan, untuk memutuskan ketergantungan Indonesia terhadap pihak manapun.

"Memang ini pekerjaan yang berat dan pekerjaan yang (memerlukan waktu) agak panjang, tapi harus kita lakukan. Karena kalau kita mau negara kita itu kuat, maka kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya alam kita dalam mengisi kebutuhan nasional kita," ujarnya.

Perkuat Kontrol Negara, Komisi XII DPR Dukung Bahlil Ubah RKAB Tambang Jadi 1 Tahun

Kebijakan strategis ini akan memperkuat pengawasan negara dalam sektor pertambangan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral nasional.

VIVA.co.id

4 Juli 2025