Banggar DPR Restui Sri Mulyani Gunakan SAL 2024 Sebesar Rp 85,6 Triliun Buat Bayar Utang hingga Tambal APBN

Jakarta, VIVA – Badan Anggaran DPR RI memberikan izin kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, atas permintaannya menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 yang sebesar Rp 85,6 triliun dari total Rp 457,5 triliun.

Permintaan penggunaan SAL 2024 itu sebelumnya diajukan oleh menkeu, guna menekan penarikan utang demi menambal defisit APBN 2025 yang diperkirakan bakal melebar.

"Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah atas belanja prioritas, dan pembiayaan defisit," kata Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, dalam rapat Banggar DPR bersama Menteri Keuangan di DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.

Dia memperkirakan bahwa realisasi pembiayaan anggaran sampai akhir tahun 2025 bakal menyentuh angka Rp 662 triliun, melampaui proyeksi sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun.



Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Said Abdullah

Photo :

• DPR RI

Karenanya, melalui pemanfaatan SAL 2024 sebesar Rp 85,6 triliun yang telah disetujui pihaknya itu, Wihadi berharap bahwa penerbitan surat utang dapat ditekan.

"Kebijakan pembiayaan anggaran harus selaras dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global, utamanya terkait ketidakstabilan atau volatilitas di pasar keuangan," ujarnya.

Setelahnya, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menanyakan persetujuan para anggota Banggar DPR terkait kesimpulan yang dicapai, dalam pembahasan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2025 tersebut.

"Apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui?" tanya Said yang langsung disetujui oleh para anggota Banggar DPR hingga kemudian diikuti ketukan palunya.



Politikus PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah

Photo :

• DPR RI

Diketahui, dalam rapat bersama Banggar DPR sebelumnya, Sri Mulyani telah menyampaikan perkiraan bahwa defisit APBN 2025 akan melebar ke 2,78 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 662 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang hanya 2,53 persen atau sebesar Rp 616,2 triliun.

"Untuk defisit APBN 2025, totalnya di Rp 662 triliun atau menjadi 2,78 persen dari PDB. Lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Banggar DPR RI pada Selasa, 1 Juli 2025.

Halaman Selanjutnya

Setelahnya, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menanyakan persetujuan para anggota Banggar DPR terkait kesimpulan yang dicapai, dalam pembahasan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2025 tersebut.