Ekonomi RI 2026 Ditargetkan Tumbuh di Antara 5,2-5,8 Persen, Sri Mulyani: Butuh Upaya Sangat Keras

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan butuh upaya yang sangat keras dari pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026, yang dipatok sebesar 5,2-5,8 persen.

Hal itu diutarakan Sang Bendahara Negara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, dengan mata acara Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026.

"Untuk pertumbuhan (ekonomi) antara 5,2-5,8 persen sebagai proyeksi di tahun 2026 mendatang, sebetulnya akan dibutuhkan upaya yang sangat keras untuk bisa mencapai target dan proyeksi pertumbuhan tersebut," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (Foto ilustrasi)

Photo :

• VIVA.co.id/M Ali Wafa

Dengan defisit yang ditetapkan dalam APBN 2026, yang sebesar 2,48-2,58 persen, Menkeu menilai bahwa jumlah ini memang cukup besar. Karenanya, Dia memastikan bahwa pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN dikisaran 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Untuk defisit masih cukup tebal di 2,48-2,58 persen, dan kami akan tetap menjaga di kisaran 2,53 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani.

Sementara inflasi dalam APBN 2026 berada dikisaran 1,5-3,5 persen, nilai tukar Rupiah sebesar Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada dikisaran 6,6-7,2 persen.

Kemudian pendapatan negara tahun 2026 dipatok dengan minimal berada di kisaran 11,71 persen terhadap PDB, penerimaan perpajakan 10,08 persen dari PDB, pajak minimal sebesar 8,90 persen, cukai minimal 1,18 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minimal 1,63 persen terhadap PDB. 

"Juga defisit yang tadi telah disampaikan persetujuan dari komisi 11 dalam range antara 2,48 persen hingga 2,53 persen dari PDB," kata Menkeu.

Dia memastikan bahwa pemerintah juga turut membahas indikator kesejahteraan, misalnya seperti tingkat kemiskinan yang ditargetkan berada di rentang 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan gini rasio sebesar 0,377-0,380.

"Dengan adanya persetujuan (Komisi XI DPR) hari ini, maka kami juga akan menyusun RAPBN dan nota keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2025," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Kemudian pendapatan negara tahun 2026 dipatok dengan minimal berada di kisaran 11,71 persen terhadap PDB, penerimaan perpajakan 10,08 persen dari PDB, pajak minimal sebesar 8,90 persen, cukai minimal 1,18 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minimal 1,63 persen terhadap PDB.