Tak Hanya Instrumen Fiskal, Begini Peran Krusial Pajak Topang Infrastruktur hingga Pendidikan
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Jakarta, VIVA – Peran krusial sektor pajak dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, termasuk bagi Provinsi DKI Jakarta, dinilai bukanlah sekadar instrumen fiskal semata.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, peran pajak yang krusial dikarenakan hal itu juga menjadi fondasi utama dalam membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.Â
"Berbagai sektor pembangunan mulai dari infrastruktur hingga perlindungan sosial, tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat," kata Danny dalam keterangannya, Rabu, 13 Agustus 2025.
Ilustrasi Pajak
- pexels.com/Nataliya Vaitkevich
Dia menjelaskan, sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak daerah.
Danny merinci, di Jakarta sendiri terdapat sejumlah jenis pajak antara lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok, Pajak Reklame, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Tanah.
"Dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2024, total target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 72,44 triliun, dengan kontribusi dari pajak daerah mencapai Rp 52,39 triliun atau 70 persen lebih dari total pendapatan," ujarnya.
Danny menambahkan, dana pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis, antara lain seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan flyover untuk mengurangi kemacetan. Pengembangan transportasi massal seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta, serta revitalisasi trotoar untuk mendukung mobilitas pejalan kaki
Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Naik
- VIVA
"Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang nyaman, modern, dan terintegrasi," kata Danny.
Selain itu, lanjut Danny, pajak juga menopang kualitas layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga, yang meliputi beberapa aspek seperti misalnya pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta pengelolaan sampah dan kebersihan.
"Bahkan pendapatan pajak turut digunakan untuk menjalankan berbagai program perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah yang meliputi Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Disabilitas Jakarta (KDJ), bantuan biaya sewa rusun, dan subsidi pangan murah melalui JakGrosir," ujarnya.
