Kadin dan KemenPAN RB Teken MoU Pacu Transformasi Digital dan Layanan Publik
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie bersama Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, meneken nota kesepahaman (MoU) terkait dengan langkah transformasi digital pemerintah.
Anindya menjelaskan, MoU ini bertujuan memberikan kemudahan bagi dunia usaha, memudahkan pelayanan masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang efisien dan produktif.
"Supaya bisa bersama-sama menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada Kementerian PANRB," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Agustus 2025.
Anindya Bakrie at MKI - RI-Peru
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Selain itu, Anindya juga berharap MoU ini. bisa memberikan masukan konstruktif guna mengaplikasikan kebijakan digital di lapangan, mendorong transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik yang relevan dengan kegiatan usaha.
Menurutnya, kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung dari kesuksesan berdagang dan berinvestasi, terutama dengan kebijakan yang efisien, produktif, dan progresif.
"Nah, ini yang pemerintah melalui Bu Menteri (PAN RB) ingin buat, yaitu birokrasi yang efisien dan produktif," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Rini mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, tujuan itu tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh tata kelola yang lebih baik, seperti misalnya melalui upaya dan transformasi digital.
"Melalui kerja sama dengan Kadin, harapannya kita bisa saling berkolaborasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dari pihak pemerintah," kata Rini.
Karenanya, Dia pun berharap bahwa kerja sama ini bisa semakin mempermudah dunia usaha, sekaligus mempererat hubungan antara pelaku usaha dengan pihak pemerintah.
"Jadi tujuannya (MoU ini) supaya berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh dunia usaha dari pemerintah, itu seperti apa. Supaya negara itu bisa tetap hadir dalam setiap aspek permasalahan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Teguh Anantawikrama, Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Kadin Indonesia, menekankan pentingnya memahami proses internal pemerintahan sebelum masuk pada tahap digitalisasi.
“Sangat penting kita memahami terlebih dahulu business process masing-masing kementerian dan lembaga sebelum melakukan transformasi. Dengan begitu, digitalisasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Bos BTN Pastikan Kesiapan Kualitas SDM Hadapi Era Disrupsi dan Digitalisasi
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah berkembang dari sekadar bank penyalur pembiayaan ke sektor perumahan menjadi bank transaksional.
