iPhone 17 Series Sudah Masuk Indonesia
- www.pocket-lint.com
Jakarta, VIVA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan iPhone 17 series siap dijual di Indonesia pada bulan ini.
Produk Apple itu bakal segera beredar di pasaran setelah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kemenperin, sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), hingga tanda pendaftaran produk alias TPP Impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Sudah bisa (dijual Oktober 2025) karena proses sudah selesai semuanya. TKDN, postel sudah selesai, bahkan untuk TPP impornya sudah. Kalau (berdasarkan) informasi (sudah) siap dirilis," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Darta, di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Sebelumnya, Kemenperin memastikan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk iPhone 17 series akan terbit pada 11 September 2025 malam.
Proses administrasi yang menjadi syarat utama sebelum perangkat resmi dipasarkan di Tanah Air itu kini memasuki tahap akhir.
"iPhone 17 sudah daftar (sertifikat TKDN). Ada empat berkas (unit) yang didaftarkan. Mudah-mudahan ini bisa keluar (sertifikat TKDN) untuk empat unitnya," ungkap Kepala Pusat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Heru Kustanto, kala itu.
Setelah sertifikat TKDN diterbitkan, Apple masih harus melalui tahapan perizinan lainnya, termasuk sertifikasi postel yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
"Penerbitan sertifikat postel biasanya memakan waktu lebih lama. Mereka (Apple) juga membutuhkan waktu untuk mengatur distribusi perangkat dari luar negeri ke Indonesia," jelas dia.
Berikut prediksi harga iPhone 17 series di Indonesia:
iPhone 17 mulai dari Rp17 juta.
iPhone 17 Air mulai dari Rp22 juta.
iPhone 17 Pro mulai dari Rp24 juta.
iPhone 17 Pro Max mulai dari Rp26 juta.
Kemenperin Tegaskan Lartas Impor Produk Tekstil Bukan untuk Hambat Industri, Ini Tujuannya
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) bukan bertujuan menghambat aktivitas usaha di industri tekstil RI.
