Mark Up Bagian dari Korupsi, Tangkal dengan E-Procurement

VIVA – Penggelembungan harga atau mark up proyek tidak hanya terjadi di pemerintahan tetapi juga dialami sektor swasta. Mark up adalah bagian dari tindakan korupsi. Salah satu upaya untuk menekan korupsi di sektor swasta melalui pengadaan barang secara elektronik atau e-procurement.

Pakar E-Procurement Indonesia, Ika Mardiah, menyebut korupsi diakali dengan pengadaan barang fiktif, penyalahgunaan wewenang, penyuapan, sunat anggaran, pemerasan sampai pungutan liar di sektor swasta. Jumlah kasusnya pun sudah mencapai 421, di mana paling banyak dalam penyalahgunaan tender barang kerugiannya mencapai Rp1,5 triliun.

"Tidak banyak terekspos di media massa memang. Karena mereka masih menjaga citra dan penyelesaiannya singkat. Cukup pecat begitu saja. Kalau dibiarkan terus maka ini seperti bisa sangat merugikan," kata Ika di Jakarta, Rabu 26 September 2018.

Ia juga mengatakan tindak pidana korupsi bisa diminimalisir dengan e-procurement antara penyedia barang dan jasa dengan pengguna atau user. Teknologi ini dinilai bisa menjadi pendekatan terbaik untuk mencegah korupsi.

"Kelebihan utamanya transparansi, hemat waktu, hemat biaya, mudah dan terpercaya karena terekam dalam jejak digital," jelas Ika.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Mbiz, Rizal Paramarta, menjamin seluruh data yang masuk ke platform-nya 100 persen akuntabel. Ia menyebut data bisa dicek siapa saja anggota yang ada di organisasinya. Saat ini mereka sudah memiliki tiga ribu vendor dengan 90 ribu Stock Keeping Unit (SKU).

"Platform kami dilengkapi sistem persetujuan online, strategi, inisiatif dan kreativitas untuk menghadirkan kualitas tinggi dalam melakukan transaksi daring. Awal launching tahun 2016 kita hanya berjualan mi instan, berjalannya waktu kita sudah mulai ekspansi ke kategori lain," ujarnya.

Rizal mengaku awal membangun platform, 80 persen penjualannya masih di seputar barang. Namun, untuk tahun ini, tepatnya periode Januari-September, dalam jumlah yang sama lebih dikuasai oleh penjualan jasa.

Saat ini mereka lebih fokus di solusi dan jasa, yakni bisnis outsourching. Mbiz merupakan salah satu penyedia solusi e-procurement yang tidak hanya menyediakan barang tetapi juga jasa.

Pengacara Tom Lembong Sindir Kejagung soal Adanya Abolisi: Gak Ada Audit BPK Kok Ditahan

Presiden Prabowo Subianto mengajukan abolisi untuk Tom Lembong kepada DPR.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025