Masa Tunggu Hasil Pemilu 35 Hari Kelamaan, Padahal Bisa Satu Minggu

VIVA – Indonesia dinilai mampu menggelar pemilihan umum lewat pemungutan suara elektronik atau e-voting, meski tidak dalam waktu dekat. Tetapi, penerapan pelaporan dengan menggunakan teknologi e-rekapitulasi bisa dilakukan untuk mengurangi beban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS.

Menurut Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi, penggunaan teknologi e-rekapitulasi atau e-voting pasti akan mahal di awal. Sebab, banyak infrastruktur baru yang harus disediakan.

"E-rekapitulasi akan sangat mengurangi masa tunggu. Apalagi, pemilu kemarin, kan, lamanya 35 hari untuk tahu betul hasilnya," kata dia di Jakarta, Rabu malam, 29 Mei 2019.

Elina mengatakan, masa tunggu yang lebih dari satu bulan itu sangatlah panjang. Hal ini menyebabkan banyak disinformasi yang berkembang di masyarakat, sembari menunggu hasil perhitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2014, di mana KawalPemilu.org sudah menerapkan teknologi yang bisa menyelesaikan pekerjaannya kurang dari satu minggu.

"Tiga puluh lima hari itu masa tunggu yang sangat panjang. Bayangkan, kalau kita sudah dapat penetapan dari KPU dalam waktu tujuh hari," tuturnya.

Menurutnya, dengan kombinasi pekerjaan antara manusia dan teknologi bisa membuat tabulasi jauh lebih cepat dan akurat. Kendati demikian, Elina mengaku tidak menerima rekapitulasi untuk tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.