Menkominfo Akan Bertemu Elon Musk, Ini Jadwalnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Sumber :
  • VIVA/Misrohatun Hasanah

VIVA Tekno – Pekan depan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate akan pergi ke Amerika Serikat (AS) untuk melihat kesiapan peluncuran Satelit Satria 1.

Golkar Minta Pemerintah Jelaskan Istilah IKN jadi Ibu Kota Politik: Dalam UU Tak Ada

"Minggu depan saya pergi ke AS untuk melihat kesiapan peluncuran Satelit Satria 1, merupakan satelit pertama kita dengan kecepatan 150Gbps," ujarnya kepada media di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 20 Juli 2022.

Peluncurannya sendiri akan dilakukan pada kuartal pertama 2023 menggunakan roket Falcon 9 SpaceX yang diketahui milik Elon Musk. Satelit kedua akan menyusul sekitar Juli atau Agustus di middle mile satelit.

KSP Tak Mau Masyarakat Nilai Pemerintahan Prabowo Buta dan Tuli, Ini Alasannya

Saat ini seluruh wilayah Indonesia terhubung secara baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lebih lanjut Johnny menjelaskan bahwa potret infrastruktur digital terdiri dari tiga layer, tulang punggung (backbone), middle mile dan the last mile.

Kabel serat optik di Indonesia telah digelar di lebih hampir 360 ribu kilometer di darat dan di laut sampai kedalaman 45 ribu meter di dasar laut.

Pramono Mau Bangun 23 Ribu Unit Rumah di Jakarta, Serap 100.000 Tenaga Kerja

Untuk wilayah Indonesia yang tidak bisa dijangkau jaringan kabel serat optik karena tantangan geografi, topografi, dan logistik, pemerintah membangun akses berupa microwave link dan fiberlink.

"Keduanya bisa diganti dengan satelit termasuk satelit low orbit seperti Starlink yang kita sudah berikan izin labuh atau landing rights bukan untuk operasional ISP atau internet service provider, tetapi sebagai bagian dari tulang punggung infrastruktur," jelasnya.

Saat ini Indonesia menggunakan delapan satelit untuk kebutuhan telekomunikasi nasional dengan total kapasitas 50GB per detik.

27Gbps diantaranya digunakan oleh pemerintah, sehingga memang butuh dana yang banyak untuk layanan pemerintah, setengah sisanya oleh sektor privat.

Sidang Paripurna DPR

Tok! DPR Sahkan UU APBN 2026, Simak Rinciannya

Rapat Paripurna DPR ke-5 yang digelar hari ini, Selasa, 23 September 2025, telah resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) APBN Tahun Anggaran 2026.

img_title
VIVA.co.id
23 September 2025