Mendidik Praja, Membangun Negeri, IPDN dan Arah Baru Birokrasi Indonesia

VIVA – Bagi sebagian orang, kuliah hanyalah tahap dalam perjalanan karier. Namun di balik gerbang kampus IPDN Jatinangor, makna “belajar” jauh lebih dalam. Bukan hanya tentang meraih gelar, tapi juga tentang membentuk mentalitas pelayan publik yang siap menjawab tantangan zaman.

Hal ini tercermin saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, hadir memberikan kuliah umum bertema “Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan ASN dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita 2024-2025”. Kehadiran Menteri Rini di tengah para civitas akademika dan praja IPDN menjadi momen penting yang membuka perspektif baru tentang arah masa depan birokrasi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Rini menyebut IPDN sebagai “laboratorium tata kelola pemerintahan.” Sebuah istilah yang mencerminkan peran IPDN sebagai pusat pembelajaran sekaligus pusat pengembangan inovasi yang kelak akan memperkuat fondasi birokrasi nasional.

"IPDN juga memiliki peran penting dalam mempererat wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan bangsa melalui pembinaan para praja sebagai generasi penerus birokrasi Indonesia,” katanya.

Pesan tersebut seolah menjadi pengingat bahwa menjadi ASN bukan hanya soal administrasi dan jabatan. Ini tentang dedikasi, karakter, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Termasuk di dalamnya transformasi digital, yang kini menjadi prioritas pemerintah.

Di era digital seperti sekarang, birokrasi dituntut untuk lebih cepat, terintegrasi, dan akuntabel. Menurut Menteri Rini, “transformasi digital yang sedang dilakukan pemerintah membuka peluang perubahan signifikan dalam cara birokrasi bekerja, mulai dari proses yang lebih cepat, layanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi, peningkatan kualitas dan akurasi data, hingga transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik.”

Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi lulusan IPDN yang nantinya akan terjun langsung ke dunia kerja. Mereka tidak hanya dituntut menguasai regulasi dan protokol birokrasi, tapi juga harus cakap secara teknologi, inovatif, dan mampu mengantisipasi perubahan sosial di masyarakat.

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, menyambut positif kehadiran Menteri PANRB. Dalam sambutannya ia menegaskan pentingnya karakter membumi sekaligus berwawasan global bagi para praja.

“Praja IPDN ini secara mental, jiwa dan hatinya harus membumi, hidup di tengah masyarakat. Tapi pemikirannya, ilmu pengetahuannya harus berwawasan global. Maka Praja IPDN perlu pembinaan intelektual yang mumpuni dari berbagai narasumber salah satunya dari Menteri PANRB,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas penandatanganan MoU antara Kementerian PANRB dan IPDN.

“Ini menjadi pintu emas bagi kami untuk mendapat bimbingan dan panduan praktis di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, memperkaya pengetahuan praktik para praja yang nanti akan dibawa saat masuk dalam dunia birokrasi,” tutur Halilul.

Menteri Rini pun menggarisbawahi bahwa proses pendidikan di IPDN adalah awal dari perjalanan menjadi pelayan publik yang profesional. “Praja IPDN bukanlah akhir dari tantangan, melainkan awal dari perjalanan untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas.”

Menjadi ASN, menurut Rini, adalah panggilan untuk memperbaiki negeri dengan sepenuh hati. Sebuah tugas yang menuntut keberanian untuk berinovasi, meski dalam sistem yang kadang resisten terhadap perubahan.

“Pesan saya kepada para Praja IPDN, jadilah seorang intrapreneur di dalam sistem. Artinya, ketika kalian melihat proses yang berbelit, layanan yang lambat, atau data yang tidak akurat di tempat kalian bertugas nanti, jangan hanya diam dan menerima. Mulailah dengan terobosan kecil,” imbuh Rini.

Halaman Selanjutnya

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, menyambut positif kehadiran Menteri PANRB. Dalam sambutannya ia menegaskan pentingnya karakter membumi sekaligus berwawasan global bagi para praja.