Indonesia Targetkan Kawasan Konservasi 32,5 Juta Hektare pada 2030
- ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
VIVA Lifestyle – Pemerintah Indonesia menargetkan kawasan konservasi pada 2030 seluas 32,5 juta hektare atau sebesar 10 persen dari luas perairan Indonesia.
Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)-Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, menargetkan penambahan luas kawasan konservasi menjadi 26,9 juta hektare pada 2024. Scroll untuk info selengkapnya.
Dalam rangka mendukung target tersebut, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Universitas Indonesia telah menyusun Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi yang diluncurkan di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melaksanakan peluncuran Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Nomor 900.1.13.3/33519/Keuda tanggal 23 November 2022.
Kawasan konservasi perairan
- KKP
Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi, disusun untuk membantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam menerapkan BLUD.
Penerapan BLUD Kawasan Konservasi diharapkan dapat mendorong pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangan yang sehat, untuk mewujudkan kemandirian keuangan, meningkatkan kinerja pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pedoman ini menjelaskan mengenai tata cara penyusunan dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD, sehingga dalam implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen administratif meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis (renstra), standar pelayanan minimal (SPM), laporan keuangan atau prognosis atau proyeksi keuangan dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, mengajak semua stakeholder yang hadir agar terus menguatkan komitmen untuk mendorong implementasi BLUD Kawasan Konservasi.
“Dengan adanya dorongan ini guna dapat mengejar target Kawasan Konservasi yang sudah ditargetkan Pemerintah Indonesia pada Tahun 2030 seluas 32,5 juta hektare atau sebesar 10 persen dari luas perairan Indonesia,” terang Fatoni.
Penerapan BLUD Kawasan Konservasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan menerapkan BLUD diharapkan dapat mendorong pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Mendagri Dorong Peran Aktif Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Harga
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga.
