Thalasemia Jadi Beban BPJS Kesehatan Nomor 5
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Thalasemia hingga kini masih menjadi salah satu penyakit dengan beban pembiayaan terbesar di Indonesia. Bahkan berdasarkan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembiayaan thalasemia sejak 2014-2017 telah mencapai Rp1,8 triliun.
Hal ini menempatkan penyakit tersebut berada di peringkat 5 dari seluruh total pembiayaan BPJS, setelah penyakit jantung, gagal ginjal, kanker dan stroke.
"Ini beban buat negara besar sekali. Sekali dia lahir, kalau dulu itu waktu kelahiran belum bagus umur 10 tahun meninggal, sekarang bisa jadi dewasa, tapi jadi dewasa kan harus transfusi terus-menerus komplikasi banyak, tapi di satu pihak itu tujuan kita," tutur staf ahli Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp. U (K) saat ditemui di sela pertemuan Southeast Asian Thalassemia Forum 2018 di Kemenkes, Rabu 28 November 2018.
Bahkan biaya tersebut hanya untuk perawatan. Sementara itu, belum ada alokasi pembiayaan khusus untuk pencegahan penyakit thalasemia. Hingga saat ini, pemeriksaan atau screening untuk pencegahan thalasemia masih bersifat sukarela.
"Bukan cuma soal uang tapi soal kesadaran masyarakat. Belum ada lagi soal agama, hak asasi, dan macam-macam makanya strateginya harus lengkap," kata Akmal.
Dengan adanya pertemuan ini, menurut dia, pemerintah ingin bisa memberikan masukan pengalaman-pengalaman dari negara di Asia Tenggara terkait dengan penanganan thalasemia. Hal itu nantinya juga diharapkan bisa dijadikan kebijakan.
Southeast Asian Thalassemia Forum (SEATHAF) dihadiri oleh 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia. Vietnam, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos (observer), Kamboja (observer) dan Brunei Darussalam (observer). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kerja sama negara negara ASEAN dalam meningkatkan kewaspadaan nasional tentang thalasemia dan menjalin kerja sama saling berbagi informasi dan pengalaman dalam bentuk praktik terbaik (best practice) dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia.
BSU Ditargetkan Tuntas 100 Persen pada 6 Agustus 2025, Penyaluran ke Daerah 3T Digenjot
Pemerintah terus menggenjot penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, dengan tepat sasaran dan tuntas 100 persen.
