Hari Kesehatan Nasional, Menkes Upayakan Subsidi Peserta BPJS Kelas 3

VIVA – Membenahi masalah Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu fokus kerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia kembali menegaskan hal itu dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55.

"Ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri," kata Terawan.

Selain itu, ia juga merespons komentar dari Komisi IX DPR RI yang tidak sepakat jika iuran bagi PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri, naik menjadi Rp42 ribu. Seperti diketahui, dalam rapat antara Komisi IX DPR RI dan Kemenkes, BPJS, DJSN pada Rabu, 6 November 2019 lalu (6/11), Komisi IX meminta pemerintah mencari solusi bagi peserta Kelas 3 Mandiri.

"Hari ini saya ada rapat kabinet, otomatis belum ada keputusan apa-apa tapi kita dorong supaya upaya membuat BPJS terutama PBPU dan BP kelas 3 bisa terbantu iurannya itu saja dan nanti akan kita bahas," kata Terawan. 

Meski masih belum ada keputusan terkait hal tersebut ia berjanji untuk terus berkoordinasi untuk mengupayakan tuntutan dari masyarakat tersebut. Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut. 

"Mohon doa saja supaya upaya kita berhasil, kan ini proses koordinasi proses Bagaimana kita berbicara dgn baik sehingga intinya tujuannya bisa tercapai," kata Menkes Terawan.

Sebagai informasi, Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum untuk membangun generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu Menkes minta adanya kerja sama dalam upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden.

“Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat mewujudkan SDM unggul Indonesia maju seperti yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua,” tegas Menkes.

Semprot RSUD Soal Layanan BPJS, Anggota DPRD Jakarta: Jangan Ada Drama Kamar Penuh

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengecam keras praktik diskriminatif yang masih terjadi terhadap pasien BPJS Kesehatan di sejumlah RSUD di Jakarta.

VIVA.co.id

11 Juli 2025