Soal Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, Ini Tanggapan Pengamat Kebijakan
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Selain itu, kajian ilmiah dari lembaga-lembaga penelitian lokal tentang produk tersebut juga perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Pada kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Fathudin Kalimas, menyatakan partisipasi publik harus dibuka secara inklusif dengan melibatkan segenap pihak, khususnya yang terdampak akibat dikeluarkannya PP 28/2024 tersebut.
Vape atau rokok elektrik.
- Shamieh Law
Dengan demikian, tidak menguntungkan salah satu pihak dengan menekan pihak yang lain.
"Jika dalam pembentukannnya tidak melibatkan stakeholder terkait, maka berdampak soal legitimasi dan efektivitasnya di lapangan. Selain itu, juga berpotensi mengabaikan hak dan kepentingan sebagian pemangku kepentingan yang tidak diberi ruang dalam perumusannya," ujarnya.
Oleh karena itu, Fathudin menegaskan banyaknya peraturan yang menuai polemik akibat minimnya kanal aspirasi berbagai pemangku kepentingan sebaiknya direvisi.
Prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah keadilan, sehingga harus mencerminkan berbagai kepentingan yang ada.
"Beleid tersebut akan berdampak pada kelangsungan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), industri periklanan, industri kreatif dan usaha kecil lainnya. Padahal, pemerintah semangatnya justru mencetak UMKM secara masif, kebijakan ini tentu berpotensi menggerus sektor tersebut. Jika ada potensi pengabaian hak, dapat juga dilakukan langkah pengujian (judicial review) di Mahkamah Agung," tambahnya.
Fathudin juga menilai beleid dalam PP 28/2024 bersifat restriktif dan berpotensi menghambat perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok. Padahal, produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah bagi kesehatan.
"Jika menghilangkan kebiasaan merokok dianggap berat, setidaknya dengan beralih ke produk yang lebih rendah risiko juga dapat disebut sebagai bagian dari strategi," jelasnya.
Menkes Budi Sebut Banyak Dapur MBG Belum Punya Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi
Pemerintah mempercepat pengurusan SHLS untuk memastikan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kebersihan dan pembuatan makanan Program MBG
