Cara Negara Lain Menjaga Warisan

Aspek Kebahagiaan

Baca Juga

UI Berikan Edukasi ke Siswa SDN 01 Depok: Bedakan Bangunan Kolonial dan Bangunan Baru

Kuatnya aturan proteksi atas cagar budaya di Jepang membuat objek-objek yang masuk ke dalamnya juga lebih rinci. Tak hanya mengatur perlindungan produk budaya berbentuk fisik (tangible), kekayaan budaya nonfisik (intangible) tak kalah diperhatikan. Bahkan lokasi-lokasi atau area yang dianggap menonjol pada masa lalu juga dipreservasi menjadi kota-kota tua yang jadi incaran destinasi para turis yang menyambangi negara ini.

Melalui LPCP dirincikan objek-objek yang masuk dalam kekayaan nasional dan harus dilindungi yaitu:

Baca Juga

Persoalan Bangunan Tugu Hotel Tua Jakarta Disorot, Ini Alasannya

Di Undang Undang Tahun 1950, Kekayaan Budaya mencakup:
1. Kekayaan Budaya Material  (benda)
2. Kekayaan Budaya Immaterial (produk budaya dan tradisi tak berbentuk benda)
3. Monumen atau bangunan.

Direvisi agar lebih rinci tahun 2013 hingga mencakup:
1. Kekayaan Budaya Material  (benda)
2. Kekayaan Budaya Immaterial (produk budaya dan tradisi tak berbentuk benda)
3. Kekayaan Budaya Tradisi
4. Monumen atau bangunan
5. Lanskap budaya
6. Kelompok bangunan tradisional ditambah kekayaan budaya yang terkubur.

Baca Juga

Hilmar Farid: PR Kita Masih Banyak Terutama Soal Perlindungan Cagar Budaya

Tingginya proteksi pemerintah Jepang terhadap cagar budayanya terbukti dengan rincinya aturan di negara itu mengenai revitalisasi, kepemilikan, pengiriman dan boleh tidaknya objek tertentu diperjualbelikan.

Namun satu hal yang penting dan tak boleh dinafikan, bahwa sebenarnya kepedulian itu terwujud dengan andil masyarakat.

Pemerintah Jepang melalui Lembaga Survei Nasional dari masa ke masa sengaja membuat survei untuk mengetahui seberapa penting aspek material (contoh: ekonomi) dibandingkan aspek nonmaterial termasuk sejarah budaya bagi warganya.

Aktivitas masyarakat di kawasan pusat perbelanjaan di Dotonbori, Osaka, Jepang. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Hasilnya cukup mengejutkan. Hasil survei terus menunjukkan bahwa angka statistic masyarakat yang mementingkan hal nonmaterial sebagai aspek kebahagiaan terus meningkat. Survei dilakukan oleh Lembagai Nasional Survei Jepang sejak tahun 1971 secara berkala hingga tahun 2010.  

Persepsi perlunya hal nonmaterial sebagai aspek hidup untuk bahagia terus meningkat. Dalam ukuran angka 0 hingga 100 persen, awal tahun 1970-an, nilai kepuasaan terhadap material  40 persen dan masih berada di atas hal nonmaterial  yaitu 38 hingga 39 persen.

Menjelang tahun 1980, survei menunjukkan bahwa kepuasaan material dan nonmaterial dianggap sama penting yaitu oleh masing-masing 40 hingga 45 persen rakyat. Namun setelah tahun 1980 hingga seterusnya sampai survei tahun 2010 ditemukan bahwa warga Jepang memilih hal nonmaterial sebagai aspek kepuasan dalam hidup.

Halaman Selanjutnya

Pada tahun 2005 misalnya, survei menunjukkan bahwa warga Jepang hingga 60 persen menilai bahwa kepuasaan hal nonmaterial lebih penting. Sementara hanya 35 persen yang menganggap hal material lebih penting. Tahun 2010, persepsi warga Jepang bahwa hal nonmaterial lebih penting naik lagi dan mencapai angka sekitar 63 persen. Sementara yang memilih aspek material hanya sekitar 35 persen.