Pindah Ibu Kota

Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun juga pernah memunculkan ide yang sama. Sekitar akhir tahun 1980-an, isu memindahkan ibu kota kembali santer. Soeharto sempat melirik Jonggol, sebuah wilayah di kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai calon ibu kota pengganti Jakarta. Namun hingga Soeharto lengser, pembicaraan ke arah sana semakin senyap.

Baca Juga

Update Perkembangan Karhutla, BNPB Ungkap Titik Panas di Kalbar Tembus 7.377

Menurut Asvi, rencana Soeharto tak bisa berjalan karena ternyata banyak masalah di Jonggol, terutama soal isu kepemilikan lahan. Saat itu, banyak tanah dengan kepemilikan ganda. Bahkan ada satu tanah yang memiliki tiga surat. 

Akibat tekanan publik yang kuat, tahun 1998, Soeharto turun dari jabatannya tanpa sempat merealisasikan rencana pemindahan ibu kota. Setelah Soeharto lengser, era reformasi dipenuhi oleh isu rupiah yang terpuruk, kerusuhan sosial, pembenahan ekonomi, hingga amandemen UUD 1945. Mantan Presiden Habibie, Gus Dur hingga Megawati sibuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan politik, tak sempat melanjutkan wacana pemindahan ibu kota.

Baca Juga

Orangutan Kalimantan Ditemukan dalam Kondisi Lemah Diduga Terpapar Asap Karhutla

Wacana pemindahan ibu kota juga tak terdengar di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Ia hanya sempat menyinggung rencana pindah ibu kota ketika Istana Negara tergenang banjir. Namun SBY tak pernah menyebut, dimana lokasi ideal pengganti Jakarta. 

Pemindahan ibu kota kembali mencuat di era Jokowi. Di tahun ketiga pemerintahannya, Jokowi mulai mendengungkan rencana memindahkan ibu kota. Jokowi mengaku memikirkan rencana itu dengan matang. Ia merasa tak sendirian mengusung ide pemindahan ibu kota, sebab gagasan ini sudah muncul sejak era Soekarno. Menurut Jokowi, rencana pindah ibu kota timbul tenggelam karena tak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. 

Baca Juga

Fakta CH-47, Helikopter 'Raksasa' Jepang yang Dikerahkan Bantu Tangani Karhutla Kalimantan

Beban Jakarta Semakin Berat

Jokowi mengajak semua pihak berpikir jangka panjang dan lingkup yang lebih luas, termasuk kepentingan yang lebih besar dan kepentingan jangka panjang Indonesia sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global. Kondisi Jakarta juga menjadi hal yang dipertimbangkan Jokowi. 

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis," ujar Jokowi. 

Halaman Selanjutnya

Jokowi menekankan, keputusannya untuk memindahkan ibu kota justru mempertimbangkan masa depan. Padatnya pulau Jawa membuat wilayah ini penuh dengan masalah sehingga daya dukungnya terhadap kehidupan semakin tak memungkinkan lagi.