- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi menekankan, keputusannya untuk memindahkan ibu kota justru mempertimbangkan masa depan. Padatnya pulau Jawa membuat wilayah ini penuh dengan masalah sehingga daya dukungnya terhadap kehidupan semakin tak memungkinkan lagi.
"Kita tidak berpikir untuk sekarang. Tapi berpikir 10, 50 tahun, 100 tahun akan datang. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya saya kira sudah berlebihan. Kita ini memiliki 17 ribu pulau, tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga saya putuskan di luar jawa. Pindah," ujarnya menambahkan.
Kemacetan di Jakarta
Hal senada disampaikan Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro. Tahun 2013, Bambang mengatakan, kerugian perekenomian akibat kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun, dan tahun ini angkanya mendekati Rp100 triliun.
Selain kemacetan, masalah yang harus diperhatikan di Jakarta adalah banjir. Tak hanya banjir yang berasal dari hulu tapi juga penurunan tanah di Pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut. "50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat keamanan di bawah 10 tahunan. Idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," ujar Bambang kepada VIVA.
Penurunan permukaan air tanah di utara rata rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah sampai 60cm pada 1989-2007. Penurunan diperkirakan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6cm karena perubahan iklim. Ditambah lagi kualitas air sungai di Jakarta, di mana 96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya yang signifikan akibat sanitasi yang buruk.
Bambang juga menyinggung soal identitas bangsa. Menurutnya, Jakarta berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengembangkan Jakarta menjadi pusat pemerintahan.Â
"Karenanya kita ingin punya kota baru, selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota modern, berkelas internasional, atau dengan istilah smart, green, and beautiful city."Â
