- VIVA / Agus Rahmat
"Untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha, agar bisa menciptakan manfaat yang sebesar-sebesarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran," katanya.
Presiden Jokowi
Di samping itu, perubahan strategi pada pembangunan SDM harus dilakukan agar Indonesia tidak terus-terusan bercokol di katagori negara berpendapatan menengah, atau populer dengan istilah middle income trap.
Beberapa cara yang ditawarkan Jokowi adalah dengan memperkenalkan program 'Kartu Sakti'. Yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus untuk para lulusan SMA/SMK/MA yang kurang mampu untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
KIP kuliah itu bagian dari paket KIP untuk pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA), selain juga program Kartu Indonesia Sehat untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Â
KIP untuk kuliah, katanya, akan diberikan pada lulusan SMA dan sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri. Biayanya akan dibayarkan melalui kartu ini.
"Ini artinya, anak kita dapat beasiswa dari kartu ini; dapat beasiswa dari KIP kuliah. Sekarang ada memang beasiswa tapi jumlahnya kecil. Dengan kartu ini kita akan cetak sarjana S-1, S-2, dan S-3 sebanyak-banyaknya. (prioritas pembangunan) bukan infrastruktur lagi, kita akan geser ke program ini: pembangunan sumber daya manusia," katanya.
Di samping itu, Jokowi menyiapkan Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada lulusan SMK, akademi, dan universitas yang akan masuk ke dunia kerja. Para angkatan tenaga kerja baru ini akan diberikan pelatihan oleh kementerian/lembaga dan BUMN maupun perusahaan swasta.
Harapannya, setelah mereka lulus kuliah bisa langsung diterima bekerja di lembaga-lembaga itu atau berwirausaha. "Jika belum masuk dunia kerja akan diberi insentif honor," ujar Jokowi.
"Kita juga akan siapkan insentif termasuk yang kena PHK. Ini kewajiban negara menyiapkan itu. Ini yang akan kita kerjakan lima tahun ke depan dengan KH Ma'ruf Amin," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (ren)
Baca Juga
Pemilu yang Panjang dan Lama
Pemilu Serentak 2019 dinilai panjang dan lama
