- ANTARA/Prasetyo Utomo
Belakangan Indonesia juga protes. Walau tak resmi melayangkan ancaman, Menkominfo Tifatul Sembiring meminta agar RIM membuka data center di Indonesia, yang ujung-ujungnya pun sebenarnya untuk mempermudah akses pengawasan.
RIM dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, juga India. Baik RIM dan pemerintah-pemerintah tadi diam seribu basa tentang isi kesepakatan itu. Sebuah laporan yang dikutip oleh The Economist mengatakan bahwa RIM bersedia menaruh server lokal di Arab Saudi.
Sementara itu, dokumen yang bocor kepada Economic Times mengatakan bahwa RIM berjanji akan menyediakan alat (tool) yang bisa dimanfaatkan pemerintah India untuk memantau informasi yang berseliweran.
Kepada Associated Press, Bruce Schneier, pakar enkripsi yang juga Chief Security Technology Officer British Telecommunications menyatakan, penempatan server di Arab Saudi memungkinkan pemerintah membuka pesan yang dikirim via BlackBerry.
Media Kanada The Globe and Mail melaporkan bahwa seorang bekas karyawan RIM yang enggan disebut namanya menegaskan bahwa RIM tidak bisa memonitor konten terenkripsi di layanan BlackBerry Enterprise Service “Tak mungkin RIM bisa memantaunya. Itu mustahil kecuali mereka melakukan perubahan besar pada arsitektur jaringan mereka.” Lebih jauh, RIM hanya tahu dari mana data itu berasal, dan ke mana data itu menuju,
Kendati pemerintah AS memiliki cara-cara formal dalam menempuh upaya pemantauan (lawful interception) ini, namun banyak pihak yang percaya bahwa lembaga sandi dan intelijen sinyal milik AS dan Inggris, National Security Agency (NSA) dan Government Communications Headquarters (GCHQ), sebenarnya telah memiliki teknologi yang bisa digunakan memantau secara langsung layanan BlackBerry tanpa melibatkan RIM.
Nah, bagi negara-negara yang secara teknologi belum mampu memecahkan enkripsi BlackBerry ini--termasuk Indonesia, sepertinya pendekatan dengan cara menekan RIM untuk menyediakan akses ini, merupakan hal yang paling praktis.
Saat dijumpai VIVAnews.com di kantornya, Kamis 13 Januari 2011, Kepala Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewabroto mengaku bahwa ancaman pemblokiran layanan BlackBerry terkait dengan masih bisa diaksesnya konten porno di jaringan BlackBerry sebenarnya sekadar titik masuk pemerintah untuk mengingatkan RIM tentang adanya permasalahan-permasalahan lain di Indonesia.
