Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Tempatkan Siswa Nakal di Barak Militer, Ini Kata Menhan Sjafrie

Jakarta, VIVA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin angkat bicara terkait dengan wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menempatkan siswa-siswa bermasalah 'nakal' di barak militer TNI dan Polri.

Menhan Sjafrie menegaskan, pihaknya sejauh ini belum pernah mewacanakan hal tersebut. Hal itu dikarenakan rencana pemerintah daerah yang tidak terkait dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

"(Rencana) itu kan kebijakan (Gubernur Jawa Barat), mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip boleh aja," kata Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin usai menghadiri Rapat bersama Komisi I DPR RI di Komplek DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 29 April 2025.

Ketika disinggung apakah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait teknis pelaksanaan pendidikan karakter yang akan digelar di barak militer bagi para siswa nakal tersebut, Menhan menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut terlibat dalam rencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat itu.

"Ya itu tingkat Provinsi dengan Pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh," ujarnya.

"Tapi dia bukan latihan militer," tambah Menhan Sjafrie.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya telah mewacanakan akan menjemput para siswa nakal di sekolah untuk ditaruh di barak militer TNI dan Polri. Para siswa nakal itu rencananya akan dididik secara khusus selama enam bulan. Sanksi bagi para siswa nakal tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 2 Mei 2025 mendatang.

Selama berada di barak militer, para siswa nakal atau yang bermasalah itu akan mendapatkan gemblengan secara khusus mulai dari penguatan pendidikan karakter hingga pendisiplinan bagi para siswa. Wacana itu diklaim oleh Dedi Mulyadi sudah mendapatkan persetujuan dari sejumlah pihak, baik itu pihak sekolah seperti Kepala Sekolah, para guru, orang tua siswa, hingga Dinas Pendidikan di Jawa Barat.