Usai Pilkada, Mendagri Minta Kepala Daerah Siapkan Pilkades Serentak

Kamis, 10 Desember 2020 - 18:00 WIB

Oleh :

Bayu Nugraha,

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam diskusi live streaming zoom Nagara Institute

Sumber :

Zoom/Nagara Institute

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya bupati/wali kota, untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Kamis, 10 Desember 2020.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah tingkat II, bupati/wali kota, yang sesuai UU menjadi titik sentral untuk pelaksana Pilkades ini benar-benar mempersiapkan semua langkah-langkah, baik pada tahapan perencanaan, penyiapan, materi, anggaran, regulasi, dan lain-lain," kata Mendagri Tito.

Kemudian, Mendagri juga meminta bupati atau wali kota untuk melakukan sosialisasi dan turut mengawasi pelaksanaan Pilkades ini, hingga mengevaluasi setiap tahapannya.

"Lakukan sosialisasi dan koordinasi, kemudian mengawasi pelaksanaan, eksekusi dan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk dengan jajaran pengawas tidak ragu-ragu untuk melakukan teguran, tindakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada," ujar Tito.

Tito menjelaskan, peran kepala daerah menjadi sentral dalam pelaksanaan Pilkades. Pasalnya, kata dia, jika pada Pilkada ada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU/Bawaslu, maka Pilkades akan lebih mengutamakan peranan bupati/wali kota.

"Untuk Pilkades itu lebih banyak peran utamanya adalah kepala daerah tingkat II yaitu tingkat kabupaten dan kota, bupati dan wali kota sebagai penyelenggara yang akan membentuk panitia," katanya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto mengatakan, pemilihan kepala desa diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan PP Nomor 73 tahun 2014 pasal 54-60.

Pada tahun 2020 ini, kepala desa yang akan dipilih sebanyak 4.355 yang menyebar di 75 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut sudah dilaksanakan pemilihan di 16 kabupaten dan kota untuk 1.236 kepala desa yang terlaksana sebelum pandemi, dan sebelum terbitnya surat Mendagri tentang penundaan Pilkades Serentak dan pergantian antar waktu tahun 2020.