Gerindra Sebut Usulan Cak Imin soal Pilkada Lewat DPRD Itu Akumulasi Kegelisahan Elite Parpol
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar Pilkada melalui DPRD merupakan akumulasi dari kegelisahan seluruh elite partai politik (parpol).
Kata Bahtra, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat melempar usulan pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD beberapa bulan lalu.
“Sebetulnya sih ini bukan sesuatu ide yang baru ya, karena ketua umum kami sekaligus Presiden Prabowo pada pidato di acara Partai Golkar, kalau saya tidak salah tujuh bulan yang lalu, juga menyampaikan hal yang serupa,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 26 Juli 2025.
“Tetapi itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elit-elit partai politik,” sambungnya.
Menurut Bahtra, seluruh elite parpol berharap pelaksanaan pemilu tidak hanya berjalan baik dan berkualitas. Namun, juga berjalan secara efektif dan efisien, salah duanya dari segi biaya dan waktu.
“Itu semua kegelisahannya. Terus kemudian dari berbagai perbincangan bahwa dengan Pilkada langsung yang diselenggarakan saat ini, itu biayanya terlalu besar dan mahal,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Cak Imin menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah dipisah. Menurutnya, sejauh ini mayoritas yang disetujui hanya penundaan pemilihan DPRD.
Awalnya, Cak Imin mengusulkan perlu adanya pembentukan undang-undang soal sistem politik nasional. Ia menekankan pentingnya evaluasi total terkait pilkada.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Harlah ke-27 PKB
- Yeni Lestari/VIVA
“Salah satunya yang kami juga telah sampaikan ke Bapak Presiden langsung, saatnya pilkada dilakukan evaluasi total manfaat dan mudharatnya," kata Cak Imin dalam acara Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.
Cak Imin mengungkap, ada sejumlah bupati yang mengeluhkan lambatnya konsolidasi akibat proses politik yang panjang. Maka dari itu, dia menyarankan agar kepala daerah ditunjuk oleh pusat maupun dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.
Usulan tersebut kata Cak Imin cukup menantang karena menuai banyak penolakan. Namun, dia menegaskan PKB mengusulkan hal tersebut demi efektivitas percepatan pembangunan.
"Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi," ungkap Cak Imin.
