Menguji Lagi Ganjil Genap di Tol

Djoko mengatakan, sebenarnya ada yang lebih menarik untuk menekan kemacetan di jalan tol selain ganjil genap, yakni penerapan tarif fungsional pada ruas tertentu. 

Baca Juga

Alasan Uji Coba Ganjil Genap di Kota Depok Belum Dimulai

Pada skema ini, tarif tol akan dikenakan lebih tinggi saat lalu lintas padat dan sebaliknya. Namun, dia mengatakan, untuk menerapkan tarif fleksibel itu apakah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memegang konsesi jalan tol sudah siap. Djoko menyangsikannya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di jalan tol sejatinya hanya menjadi instrumen sementara.

Baca Juga

Kakorlantas Ungkap Alasan Ganjil Genap Diterapkan 15 Jam

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, di banyak negara, instrumen kebijakan ganjil genap hanya untuk kebijakan sementara atau insidental.

Ia mengakui, kebijakan ganjil genap di jalan Tol Jakarta-Cikampek yang diterapkan oleh pemerintah belum lama ini hasilnya cukup positif.

Baca Juga

Antisipasi Perluasan Ganjil-Genap, Transjakarta Tambah Armada

Tulus berpandangan, jika memang ganjil genap sukses harus bisa menjadi pintu masuk pengenaan tarif tol fleksibel dalam bentuk Electronic Road Pricing (ERP), yang secara manajerial lebih efektif di titik-titik jalan tertentu. 

Djoko memberikan catatan, agar lebih efektif dalam menekan macet di Tol Tangerang, sebaiknya angkutan barang tetap diberikan jalur khusus layaknya angkutan umum, jangan malah diberikan pembatasan. 

Pertimbangannya, angkutan barang maupun logistik punya kontribusi penting bagi rantai ekonomi di Jakarta, sehingga tidak semestinya dibatasi arusnya di Tol Tangerang. Seiring dengan pemberian jalur khusus, ujarnya, angkutan barang dan logistik juga harus memenuhi betul ketentuan muatan barang, tidak boleh melebihi kapasitas. 

Apalagi dari sisi komposisi kendaraan yang mengaspal di Tol Jakarta-Tangerang, data PT Jasa Marga Tbk menunjukkan persentase tertingginya adalah kendaraan pribadi penumpang, yakni 87,75 persen. Bandingkan dengan kendaraan golongan II yang hanya 7,35 persen dan kendaraan golongan III-V sebanyak 4,90 persen. 

Jalur khusus angkutan logistik dan barang ini setidaknya bisa menjawab keresahan pengusaha. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman menuntut tak ada larangan lalu lintas truk di Tol Tangerang seiring dengan pemberlakukan ganjil genap. 

Selama ini, kata dia, truk sudah tidak boleh melintas di beberapa ruas tol di jalur lingkar dalam Jakarta, seperti di Tol Grogol dan Cawang.

Halaman Selanjutnya

"Tetapi, kalau diperpanjang kami prihatin juga nih. Jangan ditarik dari JORR (Jakarta Outer Ring Road) ke Tangerang. Enggak bisa lewat kami," ujarnya.