Penolakan APTB, Gagalnya Moda Transportasi Impian Jakarta
Rabu, 6 Mei 2015 - 01:44 WIB
Sumber :
- Antara/ Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Impian masyarakat Ibu Kota Jakarta untuk menikmati moda transportasi terintegrasi yang nyaman dan bebas macet ternyata masih sebatas angan belaka.
Bagaimana tidak, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menyatukan semua moda transportasi yang beroperasi di Jakarta, tidak semulus yang dibayangkan.
Hal itu dibuktikan dengan munculnya penolakan dari operator penyedia jasa transportasi bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) untuk bergabung dalam satu pengelolaan yang dinakhodai Pemprov DKI melalui PT Transportasi Jakarta.
Operator bus APTB yang selama ini telah terintegrasi dengan transportasi andalan Pemprov DKI, Bus TransJakarta, menolak mentah-mentah keinginan Pemprov DKI Jakarta karena hal yang sangat mendasar.
Ketua DPD Organda DKI, Shafruhan Sinungan mengatakan, alasan utama para operator APTB memilih opsi menolak bergabung adalah karena Pemprov DKI sama sekali tidak menawarkan sistem pembayaran rupiah per kilometer yang selama ini dijanjikan sebagai kompensasi bagi para operator itu untuk mau bergabung dengan PT Transportasi Jakarta.
Kendati demikian Ahok mengatakan, alasan utama para pengusaha angkutan menolak untuk bergabung dan beroperasi di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta, karena sebenarnya para pengusaha angkutan itu menganggap besaran pembayaran rupiah per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI terlalu murah.
"Namanya juga pengusaha. Dia anggap besaran rupiah per kilometer yang mau kita kasih ini kemurahan," ujar Ahok.
Pembenahan Terancam Gagal
Jika Pemprov DKI gagal merayu operator APTB untuk bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta, maka rencana Pemprov DKI untuk mengakusisi pengelolaan angkutan umum yang beroperasi di Jakarta bakal terancam gagal. Karena, APTB adalah kunci masuk Pemprov DKI mewujudkan sistem penyatuan seluruh moda transportasi yang beroperasi di Jakarta.
Seperti yang pernah dikemukan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok ingin mengakusisi pengelolaan seluruh angkutan umum di Jakarta dengan sistem integrasi dengan pola pembayaran rupiah perkilometer.
Hal itu sangat disayangkan, mengingat Pemprov DKI sebelumnya sudah akan memulai pilot project (proyek percontohan) perubahan sistem setoran pada angkutan umum di Jakarta, menjadi sistem pembayaran rupiah per kilometer.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Bagaimana tidak, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menyatukan semua moda transportasi yang beroperasi di Jakarta, tidak semulus yang dibayangkan.
Hal itu dibuktikan dengan munculnya penolakan dari operator penyedia jasa transportasi bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) untuk bergabung dalam satu pengelolaan yang dinakhodai Pemprov DKI melalui PT Transportasi Jakarta.
Operator bus APTB yang selama ini telah terintegrasi dengan transportasi andalan Pemprov DKI, Bus TransJakarta, menolak mentah-mentah keinginan Pemprov DKI Jakarta karena hal yang sangat mendasar.
Ketua DPD Organda DKI, Shafruhan Sinungan mengatakan, alasan utama para operator APTB memilih opsi menolak bergabung adalah karena Pemprov DKI sama sekali tidak menawarkan sistem pembayaran rupiah per kilometer yang selama ini dijanjikan sebagai kompensasi bagi para operator itu untuk mau bergabung dengan PT Transportasi Jakarta.
Kendati demikian Ahok mengatakan, alasan utama para pengusaha angkutan menolak untuk bergabung dan beroperasi di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta, karena sebenarnya para pengusaha angkutan itu menganggap besaran pembayaran rupiah per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI terlalu murah.
"Namanya juga pengusaha. Dia anggap besaran rupiah per kilometer yang mau kita kasih ini kemurahan," ujar Ahok.
Pembenahan Terancam Gagal
Jika Pemprov DKI gagal merayu operator APTB untuk bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta, maka rencana Pemprov DKI untuk mengakusisi pengelolaan angkutan umum yang beroperasi di Jakarta bakal terancam gagal. Karena, APTB adalah kunci masuk Pemprov DKI mewujudkan sistem penyatuan seluruh moda transportasi yang beroperasi di Jakarta.
Seperti yang pernah dikemukan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok ingin mengakusisi pengelolaan seluruh angkutan umum di Jakarta dengan sistem integrasi dengan pola pembayaran rupiah perkilometer.
Hal itu sangat disayangkan, mengingat Pemprov DKI sebelumnya sudah akan memulai pilot project (proyek percontohan) perubahan sistem setoran pada angkutan umum di Jakarta, menjadi sistem pembayaran rupiah per kilometer.
Halaman Selanjutnya
