Ketika Ekspor Konsentrat Freeport Terhenti

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, mengakui hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM soal ekspor konsentrat tembaga Freeport.

"Belum ada rekomendasinya," katanya singkat lewat pesan tertulisnya kepada VIVA.co.id di Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Didi mengatakan, dengan adanya rekomendasi itu, pihaknya bisa langsung memproses perizinan ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport. Besaran izin ekspornya pun nantinya sama dengan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM.

Diungkapkan Didi, tahun lalu, Freeport telah mengekspor sebanyak 1,1 juta ton konsentrat tembaga.

Freeport berusaha berunding

Belum diberikannya izin ekspor konsentrat karena tidak memenuhi prasyarat yang diajukan oleh pemerintah membuat Freeport melakukan pendekatan persuasif. Freeport pun mengambil langkah untuk menegosiasikan masalah ini kepada Pemerintah Indonesia.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, perseroan masih berunding dengan pemerintah tentang syarat perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

"Kami masih berunding dengan pemerintah untuk memperpanjang izin Freeport," kata Riza melalui pesan singkat, Senin, 1 Februari 2016.

Namun, ketika ditanya tentang kendala yang dihadapi Freeport mengapa syarat tersebut tak kunjung dipenuhi, Riza enggan menjawabnya. "Kita tunggu saja, ya," kata dia.

Sayangnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono, mengaku belum mempersiapkan langkah apa pun untuk menghadapi Freeport terkait masalah tersebut.

"Belum tahu. Nanti dia posisinya seperti apa, kami belum tahu. Biar dia (Freeport) yang ngomong," kata Bambang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Kalaupun ada, Bambang pun enggan membeberkannya. "Nanti, kalau strategi, sama saja ngasih tahu lawan," kata dia.
 
Dia juga berusaha meyakinkan bahwa dihentikan ekspor konsentrat Freeport tidak berpengaruh pada produksi tambang Grasberg di Papua. Diutarakannya, belum ada laporan produksi Freeport turun usai izin ekspornya berakhir.

"Belum sama sekali. Masih aman-aman saja," kata dia.

Pembangunan smelter macet

Pembangunan smelter merupakan syarat mutlak kepada perusahaan-perusahaan tambang yang akan mengekspor mineral. Kondisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mensyaratkan produk mineral harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

Halaman Selanjutnya

Freeport diwajibkan untuk segera menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) di Gresik, Jawa Timur pada 2017, sesuai dengan pemberlakuan kebijakan ekspor mineral murni yang diizinkan.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan bahwa sudah seharusnya izin ekspor konsentrat tembaga Freeport dihentikan karena progres pembangunan smelter belum memenuhi syarat. Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, mengatakan, progres pembangunan smelter memang sudah menjadi kewajiban bagi Freeport untuk dapat mengekspor konsentrat. Selama ini, menurut dia, pemerintah kerap melakukan relaksasi terhadap izin kepada Freeport untuk dapat melakukan ekspor.‎"Karena, pemerintah selama ini melunakkan diri, atau relaksasi, ini sebenarnya bertentangan dengan UU Minerba," ujar Satya di Komisi VII DPR RI, Senin 1 Februari 2016. Ia juga mengatakan, sebetulnya pemberian izin ekspor konsentrat kepada Freeport pada 2015 sudah tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut dia, jika Freeport masih ingin melakukan ekspor, pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). ‎"Kalau relaksasi dilakukan berulang-ulang, berarti pemerintah tidak serius dalam hilirisasi atau smelter, ini sudah menentang UU, ini sudah berseberangan dengan UU," kata dia. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian. Dia menegaskan, seharusnya sejak 2015, perusahaan tambang yang belum membangun smelter tidak bisa ekspor konsentrat.  "Keputusan menteri yang paling penting, tidak boleh ekspor hasil tambang yang belum dimurnikan," katanya.