Mengoptimalkan Aset Negara

Jumat, 4 November 2016 - 08:53 WIB

Oleh :

Arinto Tri Wibowo,

Bareskrim Polri geledah kantor Kementerian Keuangan

Sumber :

VIVA.co.id/Moh Nadlir

"Dan yang terpenting, integritas ini adalah prasyarat minimal yang harus dimiliki seseorang, sebagai seorang manajer aset yang profesional," tutur Ani.

Baca Juga

Antisipasi Dana Repatriasi, KSSK Rapatkan Barisan

"Birokrasi tidak dapat bertindak secara fleksibel. Perlu adanya alat yang dapat bergerak lebih komersial tanpa menghilangkan aset negara. Secara hukum peluang untuk menciptakan alat tersebut memungkinkan sekali," katanya.

Menurut Sofyan, perlu kreativitas untuk mengoptimalkan aset tanpa harus menghilangkan aset negara. "Di Indonesia bagaimana caranya? Salah satunya dengan memberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada kementerian/lembaga atau pihak lain dan di atasnya dapat dilekatkan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP), sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara," tuturnya dikutip dari laman DJKN, Kamis 3 November 2016.

Baca Juga

Target Tax Amnesty Tak Akan Diubah

Sofyan mengakui, belum optimalnya aset negara juga dipengaruhi dengan peraturan yang kurang fleksibel. Untuk itu, DJKN harus mengambil peran yang strategis sebagai regulator yang mampu menciptakan atau menyusun peraturan dan perangkat yang dapat mendorong proses optimalisasi semakin mudah serta cepat dilaksanakan.

"Karena itu lah status hukum aset negara menjadi sangat penting. Dan kami siap mendukung Kemenkeu dalam program sertifikasi BMN berupa tanah agar selesai sesuai terget yang ditetapkan," ujarnya.

Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basoeki Hadimoeljono, menambahkan, jajarannya telah berkomitmen pada saat penyusunan neraca kekayaan negara dengan mengerahkan ratusan akuntan dan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia mengakui, saat ini Kementerian PUPR memiliki aset lebih dari Rp800 triliun, sekitar Rp287 triliun berupa tanah. Paling banyak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air baru kemudian Ditjen Bina Marga.

"Untuk dapat mewujudkan pengelolaan aset yang optimal, pengguna barang dan pengelola barang harus berjalan bersama-sama dan di sini peran DJKN ke depan sangat diharapkan," ujarnya.