Pekik Merdeka Catalunya Senyap Dukungan
- Reuters
VIVA – Mimpi merdeka Catalunya meredup. Madrid yang marah, merampas mimpi itu dan menghempaskannya.
Minggu 1 Oktober 2017, warga Catalunya begitu bergairah dengan mimpi besar mereka untuk menjadi negara merdeka, bebas dari cengkeraman Spanyol.
Hari itu, sekitar 2,27 juta penduduk Catalunya memberikan suara mereka dalam referendum kemerdekaan. Jumlah pemilih mewakili 42,3 persen warga Catalunya yang mencapai 5,43 juta jiwa. Hasilnya, 90 persen pemilih setuju untuk merdeka.
Pemimpin Catalan, Carles Puigdemont dengan bangga mengumumkan hasil tersebut melalui pernyataan di televisi. Ia berjanji, hasil itu akan segera disahkan di parlemen daerah dalam beberapa hari ke depan.
Tetapi, pemerintah Spanyol tak sepakat. Sejak awal, pemerintah Spanyol berupaya menjegal keinginan Catalunya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang memutuskan referendum bertentangan dengan Konstitusi 1978. Artinya, referendum yang digelar pada 1 Oktober 2017 itu ilegal.
Saat referendum digelar, Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga mendesak polisi untuk menutup tempat pemilihan. Lebih dari 79 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 2.315 TPS berhasil ditutup polisi.
Aksi bentrokan antara polisi dan pendukung kemerdekaan Catalunya, juga terjadi. 840 warga Catalunya yang pro-kemerdakaan jadi sasaran pentungan dan peluru karet polisi Spanyol.
Dikutip dari BBC, sebelum digelar referendum, Catalunya memiliki pemerintahan yang mandiri. Wilayah ini memiliki parlemen, Kepolisan, badan penyiar publik, bahkan memiliki presiden sendiri. Catalunya merupakan pusat industri dan pariwisata, dengan kontribusi sebanyak seperlima dari ekonomi Spanyol.
Catalunya juga memiliki berbagai kewenangan lebih di bidang kebudayaan, lingkungan, komunikasi, transportasi, perdagangan, serta keamanan publik. Namun, masalah kebijakan luar negeri, angkatan bersenjata dan kebijakan fiskal tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Madrid.
Tekanan Pemerintah Spanyol
Referendum yang digelar Catalunya berbuah krisis politik. Saat ini, semua kewenangan yang dimiliki Catalunya dibekukan oleh pemerintah Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengumumkan pembubaran parlemen Catalunya dan memecat Carles Puigdemont sebagai pimpinan wilayah otonomi Catalunya. Rajoy juga memerintahkan pemilihan anggota parlemen baru di wilayah tersebut.
Tanggal 27 Oktober 2017, kelompok pro-kemerdekaan nekat. Dewan Perwakilan yang berisikan 135 anggota meloloskan mosi kemerdekaan.
Meski diwarnai aksi walk out, pemungutan suara dengan hasil 70 mendukung, 10 menentang, dan dua suara abstain, dianggap cukup untuk mengumumkan kemerdekaan. Parlemen Catalunya memutuskan untuk tetap mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya.
