'Dongeng' Penegakan HAM
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Minggu, 10 Desember 2017 menjadi peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia ke-69. Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM ikut menyelenggarakan acara peringatan hari HAM di Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo langsung yang membuka acara peringatan tersebut.
Penegakan HAM memang masih menjadi persoalan yang belum tuntas di setiap pergantian pemerintahan. Menjadi salah satu program pemerintah, namun praktik penyelesaiannya memang tak mudah.
Presiden Jokowi mengakui hal ini. Selama tiga tahun pemerintahannya, penegakan HAM masih menjadi pekerjaan rumah.
"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan," kata Jokowi di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu, 10 Desember 2017.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) punya catatan terkait pencapaian Jokowi soal penegakan HAM. Anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Natalius Pigai mengatakan sulit berharap banyak terhadap pemerintahan Jokowi.
Rasa pesimistis ini lantaran tahapan proses penegakan masalah HAM seperti terkesan berhenti di tempat alias stagnan. Tak sesuai dengan janji Jokowi ketika kampanye dengan janji akan memperhatikan penegakan HAM. Padahal, penegakan HAM tertuang dalam Nawacita Jokowi.
Dari catatannya, ada beberapa kasus pelanggaran HAM besar seperti tragedi 1965, peristiwa penembakan misterius tahun 1980-an, peristiwa Talangsari 1989, hingga kerusuhan Mei 1998. Dari beberapa kasus tersebut, menurut Pigai, tragedi 1965 sebenarnya sudah dimulai prosesnya di era pemerintahan Jokowi. Namun, hal ini seperti kembali 'menguap'.
"Penyelidikan tragedi 1965 kan sudah direkomendasikan ke jaksa agung tapi belum bisa ditindaklanjuti. Ini kan stagnan namanya," ujar Pigai kepada VIVA, Minggu 10 Desember 2017.
Foto: Aksi pendemo saat acara Kamisan di depan Istana.
Baca: Nawacita Tersandera, Jokowi Diminta Copot Wiranto
Pesimistid Pigai berlanjut karena tahun depan sudah memasuki tahun politik. Sulit membahas penegakan HAM di tahun politik. Ia khawatir bila ada rencana proses pembahasan penegakan HAM bisa diduga menjadi momentum untuk Pemilu 2019. Dengan sisa sekitar 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, sulit berharap persoalan HAM besar bisa tuntas. Â
"Kita sadar pasti lah. Penyelesaian persoalan hukum itu tidak gampang dan butuh waktu. Tahun depan, sudah agenda politik. Jokowi tinggal 1,5 tahun lagi, sulit berharap," tutur Pigai.
