'Dongeng' Penegakan HAM
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Tantangan Jokowi
Pemerintahan Jokowi diminta solid untuk pemasalah penegakan HAM. Masalah ini dinilai sensitif dalam penyelesaiannya. Bila Jokowi dan pejabat menteri terkait kompak bisa meredam kepentingan sektoral maka solusi penyelesaian akan muncul. Permasalahan yang sering disoroti karena sikap berbeda antar pejabat menteri.
"Ini diharapkan tidak terjadi lagi dan menjadi tantangan Jokowi," kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.
Tantangan Jokowi yang lain adalah status Indonesia dengan negara kepulauan luas. Konsekuensi kerap munculnya pelanggaran HAM di berbagai daerah menjadi konsekuensinya. Terkait persoalan ini, Jokowi mesti bisa mensosialisasikan program seperti human right cities.
Kriteria dalam hal ini antara lain perlindungan terhadap perbedaan keyakinan, fasilitas yang melindungi hak warga negara, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dan penanganan atas kemiskinan.
"Bagaimana bisa mengembangkan daerah, kota yang berwawasan HAM. Bila ini sudah bisa maka pelanggaran terhadap HAM mungkin bisa menurun," tutur Arsul.
Dalam pembukaan peringatan HAM sedunia ke-69 di Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi mengapresiasi kepada kepala daerah yang mampu mengembangkan daerah berwawasan HAM.
Diakui Jokowi, penegakan HAM membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh komponen masyarakat. Sinergisitas antara pusat dan daerah ini ke depannya yang akan menjadi tantangan lain Jokowi.
Foto: Ilustrasi saat pengaduan ke Komnas HAM
Jakarta Terbanyak
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengumumnkan riset terbarunya terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. Menurut data KontraS, DKI Jakarta merupakan provinsi terbanyak pada 2017, yang memunculkan peristiwa pelanggaran HAM.
Peneliti Divisi Riset dan Advokasi KontraS, Ananto mengatakan, tercatat ada 33 kasus pelanggaran HAM di DKI Jakarta. Bentuk pelanggaran ini masuk ke dalam bentuk pelarangan kebebasan berpendapat atau berekspresi.
"DKI tidak terlepas dari momentum politik yang sangat tegang di tahun 2017 ini," kata Ananto, Minggu 10 Desember 2017.
Mayoritas pelanggaran HAM itu umumnya berkaitan dengan Pemilihan kepala Daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 39 orang mengalami intimidasi, lalu 19 orang luka-luka dan 16 orang mengalami penahanan.
Adapun total kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah terkait kebebasan berekspresi mencapai 223 kasus. Setelah Jakarta, Sulawesi Selatan menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan dengan 30 kasus kejadian.
