Pidato Jokowi di PBB, Arahan Habib Rizieq sampai Gatot Dicopot
- Kementerian Luar Negeri
VIVA – Berita terkait penyampaian pidato Presiden Joko Widodo saat sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi perhatian utama pembaca News and Trending di VIVA.co.id sepanjang Rabu 23 September 2020 dari pagi hingga sore hari.
Pada berita tersebut seperti pembaca tertarik dengan isi pidato Presiden Jokowi yang berbahasa Indonesia di depan para anggota PBB dan menyinggung persoalan pandemi COVID-19 yang sedang menimpa dunia saat ini. Di mana Jokowi berharap semua negara mengedepankan kebersamaan.Â
Kemudian, berita terpopuler berikutnya adalah terkait Pilkada 2020 yang kembali di soroti sejumlah pihak karena ada disaat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah adanya arahan dari Habib Rizieq yang mendesak Pilkada 2020 untuk ditunda agar tidak menimbulkan malapetaka.
Tak hanya dari para ormas anti pemerintahan, dukungan penundaan Pilkada juga datang dari para artis pendukung Jokowi. Berita ini menjadi terpopuler berikutnya karena artis pendukung Jokowi ini mendesak dan menentang keras rencana Pilkada serentak yang akan dilakukan Desember 2020 ini.
Dan tak kalah menarik perhatian pembaca VIVA.co.id, berita terkait cerita Gatot Nurmantyo dicopot dari jabatan Panglima TNI dan nyinyiran politisi PKS terhadap pidato Presiden Jokowi di Sidang PBB ikut menjadi berita paling banyak di klik masyarakat.
Berikut rincian dari berita-berita tersebut:
- Pidato di sidang PBB Berbahasa Indonesia, Jokowi Soroti Vaksin Corona
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Rabu pagi, 23 September 2020.
Dalam pidatonya tersebut, Kepala Negara menyinggung persoalan pandemi COVID-19 yang menimpa dunia saat ini. Menurut Jokowi, dalam situasi seperti ini maka kebersamaan antarnegara harus dikedepankan.
Baca selengkapnya di sini
- Arahan Habib Rizieq, FPI dan PA 212 Desak Pilkada Maut Ditunda
Kesepakatan Pemerintah, DPR, dan KPU yang tetap melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Corona COVID-19 menuai perdebatan. Ada suara desakan agar sebaiknya pilkada serentak gelombang empat itu ditunda.
Desakan ini disampaikan elemen ormas Islam seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Front Pembela Islam (FPI), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Mereka memberikan maklumat dan meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo agar sebaiknya menunda pelaksanaan pilkada yang diikuti 270 daerah tersebut.
