Beranda
img_title

Dr. Laode Muhammad Syarif, SH., LLM.

akademisi
16 Juni 1965
s/d
Sekarang
img_title img_title
Ahli hukum lingkungan asal Universitas Hasanuddin Makassar ini mengawali kariernya sebagai dosen. Konsentrasi dan terlibat dalam reformasi peradilan dan pemerintah yang bersih mengantarkan Laode Muhamad Syarif menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara,16 Juni 1965 ini adalah anak dari La Ode Hasidu dan Wa Ode Esi. Masa kecilnya, Laode menghabiskan di kota kelahirannnya. Termasuk sekolah dasar hingga menengahnya di sana.

Lulus SMA, ia hijrah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional. Ia berhasil meraih gelar sarjana pada usia 26 tahun dengan judul skripsi Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Pendekatan Hukum Internasional.

Laode memiliki minat dalam hukum, khususnya linkungan. Dia juga memulai karier akademisnya di kampus almamaternya. Untuk memperdalam dan mengembangkan intelektualitasnya, ia meneruskan kuliah S2 dan S3-nya di Australia.

Ia mengambil masternya di Queensland University of Technology,
Program Studi Hukum Lingkungan dan doktornya di  University of Sydney, Australia, Program Studi International Environmental Law. Di negeri kanguru ini, Laode Muhammad Syarif tak hanya belajar, tapi juga ia mengajar dan bekerja.

Ia bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University dan mengajar di Program Master untuk Perbandingan Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional.

Kembalinya ke Indonesia, Laode Muhamad Syarif konsentrasi berkarier di Universitas Hasanudin. Selain mengajar, ia juga aktif di lembaga-lembaga anti korupsi dalam bentuk pedidikan dan pelatihan.

Ia menjadi konsultan hukum, ia juga merupakan anggota aktif dari Akademi Hukum Lingkungan IUCN dan salah satu anggota komite IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas. Tak hanya itu, ia bahkan salah satu perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.

Meski terlihat konsentrasi hukum lingkungan, ia banyak juga terlibat dalam kegiatan yang mendukung pada pemerintah yang bersih dari korupsi. Ia menjadi Senior Advisor Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Selain itu, dia juga aktif dalam pelatihan pengendalian korupsi Indonesia yang didanai USAID (United States Agency for International Developmen).

Konsentrasinya dalam hukum dan khususnya dalam reformasi peradilan dan pemerintah yang bersih dari korupsi, mengantarkan Laode Muhamad Syarif menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia lolos seleksi dari 500 lebih calon pimpinan KPK yang mendaftar. Setelah mengikuti serangkain test, ia pun bersama empat pimpinan lainnya  lulus menjadi komisioner KPK untuk periode 2015-2019


PENDIDIKAN
SD, Muna, Sulawesi Tenggara, Lulus
SMP, Muna, Sulawesi Tenggara, Lulus
SMA, Muna, Sulawesi Tenggara, Lulus
S1, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional, Makassar, 1991
S2, Queensland University of Technology
Program Studi Hukum Lingkungan, 1998
S3, University of Sydney, Australia, Program Studi International Environmental Law, 2007

KARIER
Dosen Universitas Hasanuddin
Bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University
Mengajar di Program Master untuk Perbandingan Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional
Perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.
Senior Advisor Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Anggota aktif Akademi Hukum Lingkungan IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas
Aktif dalam pelatihan pengendalian korupsi Indonesia, USAID (United States Agency for International Developmen)
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019


Berita Terkait
KPK Ungkap Jalur Mandiri PTN Paling Rawan Jadi Celah Korupsi, Singgung Kasus Unsoed

KPK Ungkap Jalur Mandiri PTN Paling Rawan Jadi Celah Korupsi, Singgung Kasus Unsoed

Nasional

2 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Ditambah, Jadi Rp 2,22 Triliun

DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Ditambah, Jadi Rp 2,22 Triliun

Nasional

1 September 2026
KPK Sudah Pakai Anggaran 2026 Sebesar Rp 1,033 T, Buat Pencegahan dan Penindakan Korupsi Rp 128,9 M

KPK Sudah Pakai Anggaran 2026 Sebesar Rp 1,033 T, Buat Pencegahan dan Penindakan Korupsi Rp 128,9 M

Nasional

1 September 2026
Ketua KPK soal Peluang Panggil Bupati Bogor: Ada Tahapnya

Ketua KPK soal Peluang Panggil Bupati Bogor: Ada Tahapnya

Nasional

1 September 2026
Pejabat Disdikbud Cilacap Tetap Setor Iuran THR usai KPK OTT Bupati

Pejabat Disdikbud Cilacap Tetap Setor Iuran THR usai KPK OTT Bupati

Nasional

1 September 2026
KPK Sita Rumah Mewah Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy, PKB Hormati Proses Hukum

KPK Sita Rumah Mewah Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy, PKB Hormati Proses Hukum

Nasional

1 September 2026
KPK Sita Rumah Mewah Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Terkait Kasus Suap

KPK Sita Rumah Mewah Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Terkait Kasus Suap

Nasional

1 September 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus Pajak KPP Madya Banjarmasin, Sejumlah Dokumen Disita

KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus Pajak KPP Madya Banjarmasin, Sejumlah Dokumen Disita

Nasional

1 September 2026
KPK Buka Suara soal Peluang Panggil Bupati Bogor Rudy Susmanto

KPK Buka Suara soal Peluang Panggil Bupati Bogor Rudy Susmanto

Nasional

1 September 2026
KPK Duga Korupsi Penerimaan Maba Terjadi di Kampus Lain, Tak Cuma Unila dan Unsoed

KPK Duga Korupsi Penerimaan Maba Terjadi di Kampus Lain, Tak Cuma Unila dan Unsoed

Nasional

1 September 2026
KPK Tegaskan Gedung Merah Putih Tidak Terbakar, Hanya Asap dari Sistem Proteksi

KPK Tegaskan Gedung Merah Putih Tidak Terbakar, Hanya Asap dari Sistem Proteksi

Nasional

29 Agustus 2026
PDIP Kembali Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Hasto Soroti Peran Megawati Lahirkan KPK

PDIP Kembali Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Hasto Soroti Peran Megawati Lahirkan KPK

Nasional

29 Agustus 2026
3 Mobil Damkar Dikerahkan ke Gedung KPK yang Mendadak Berasap, Ini Penampakan Ruangan yang Dikira Kebakaran

3 Mobil Damkar Dikerahkan ke Gedung KPK yang Mendadak Berasap, Ini Penampakan Ruangan yang Dikira Kebakaran

Metro

29 Agustus 2026
Jubir Pastikan Tak Ada Kebakaran di Gedung KPK

Jubir Pastikan Tak Ada Kebakaran di Gedung KPK

Nasional

29 Agustus 2026
Periksa Tiga Pejabat Imigrasi Wilayah Bali, KPK Amankan Uang Rp6 Miliar di Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Periksa Tiga Pejabat Imigrasi Wilayah Bali, KPK Amankan Uang Rp6 Miliar di Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Nasional

29 Agustus 2026
KPK Bongkar Kasus Rektor Unsoed, Audit PTN Didorong Perkuat Tata Kelola Pendidikan

KPK Bongkar Kasus Rektor Unsoed, Audit PTN Didorong Perkuat Tata Kelola Pendidikan

Nasional

28 Agustus 2026
Eksepsi Yaqut Ditolak, KPK Tegaskan Lagi Kasus Kuota Haji Sesuai Koridor Hukum

Eksepsi Yaqut Ditolak, KPK Tegaskan Lagi Kasus Kuota Haji Sesuai Koridor Hukum

Nasional

28 Agustus 2026
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Bogor

KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Bogor

Nasional

28 Agustus 2026
KPK Periksa Sekda Langkat, Dalami Administrasi Jabatan Bupati Syah Afandin

KPK Periksa Sekda Langkat, Dalami Administrasi Jabatan Bupati Syah Afandin

Nasional

28 Agustus 2026
KPK Geledah Dua Lokasi di Kabupaten Bogor, Barang Bukti Dokumen Disita

KPK Geledah Dua Lokasi di Kabupaten Bogor, Barang Bukti Dokumen Disita

Nasional

27 Agustus 2026
Share :