Bea Cukai Soekarno Hatta Kawal Bersama Impor Vaksin PMK

VIVA – Bea Cukai Soekarno Hatta bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta untuk mengawal kedatangan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sejumlah 94.000 dosis diimpor dari Prancis telah tiba di Indonesia pada Senin 4 Juli 2022 lalu. 

Importasi vaksin PMK memanfaatkan layanan Rush Handling dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, yaitu layanan penanganan segera terhadap barang impor yang peka waktu, sesuai yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera.

“Kedatangan vaksin ini merupakan yang ketiga kalinya, melengkapi rangkaian Importasi vaksin PMK Aftopor dengan jumlah keseluruhan mencapai 3.104.000 dosis,” ujar Al Muktabar, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, pada konferensi pers yang digelar di gudang PT JAS, Senin (04/07).

Al Muktabar menjelaskan bahwa secara statistik, potensi kerugian negara akibat wabah PMK di Indonesia mencapai 9,9 triliun rupiah per tahun, yang diakibatkan penurunan produksi ternak, kematian hewan ternak, dan pelarangan/pembatasan ekspor produk ternak dan turunannya. Maka dari itu, pengawalan impor vaksin ini merupakan upaya nyata dan keseriusan pemerintah dalam menanggulanginya.

Finari Manan, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, menambahkan bahwa Bea Cukai Soekarno Hatta terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran importasi vaksin PMK.

“Koordinasi ini kami lakukan mulai dari pembongkaran muatan dari maskapai penerbangan Emirates EK 356, hingga barang ditimbun di tempat khusus Coolroom gudang PT JAS,” imbuhnya.

Melalui sinergi dan kolaborasi, Bea Cukai Soekarno Hatta senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap berbagai macam importasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Barang Jemaah Haji Bebas Pajak Berpotensi Bikin Setoran Negara Anjlok? Kemenkeu Buka Suara

Hal itu terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017.

VIVA.co.id

4 Juni 2025