Usai Reses, Komisi VI Akan Panggil Menteri BUMN terkait Kelangkaan Gas Melon

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait kelangkaan stok gas elpiji 3 kilogram (kg) atau Gas Melon di sejumlah daerah.

Kompak Turun! Ini Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP per 1 Juni 2025

"Masa sidang depan kan memang pasti rapat dengan Menteri BUMN, akan kita tanyakan saat rapat terkait masalah itu," ujar Martin, dalam keterangan kepada media, Rabu (26/7/2023). Martin mengaku sudah meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memasifkan operasi pasar tabung gas, tabung melon di beberapa wilayah.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menambahkan dirinya akan mengecek langsung di beberapa titik di kecamatan soal ketersediaan stok Elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat daerah. Dari pengawasan tersebut, tambah Martin, akan menjadi bahan laporan hasil peninjauan Komisi VI DPR kepada Menteri BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah solutif atas masalah tersebut.

Harga BBM Non-subsidi Pertamina Turun Mulai 1 Juni 2025, Cek Rincian Lengkapnya se-Indonesia

"Dalam waktu dekat saya akan cek langsung di lapangan. Dari hasil pengecekan kita akan jadikan bahan masukan untuk BUMN," ucapnya.

Diketahui, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Program tersebut ditujukan agar ada pembatasan pembelian gas subsidi supaya tidak terus membengkak.

Siswa SD Riau Tewas karena Dibully, Sabam Sinaga Dorong Penyediaan Guru Agama Minoritas di Sekolah
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi

Soal Putusan MK Gratiskan Sekolah Swasta, DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pemerintah

Alokasi pendidikan pada APBN 2025 mencapai 20 persen atau Rp 724 triliun. Namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

img_title
VIVA.co.id
1 Juni 2025