Pastikan Masa Depan Aman, Wamenaker Nilai TASPEN Jadi Sarana Penting untuk Kesejahteraan ASN
- Kemnaker
VIVA – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN, memperkuat komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dengan bersinergi bersama berbagai pihak. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyatakan bahwa Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pasalnya, tabungan tersebut bukan hanya menjadi sebuah produk keuangan, melainkan juga sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan finansial bagi para ASN dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pensiun.
"Melalui TASPEN, kita dapat memastikan bahwa setiap pegawai negeri merasa aman dan terlindungi, sehingga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa khawatir akan masa depan keuangan mereka," ucap Wamenaker pada acara Segmentasi Pasar Layanan dan Manfaat TASPEN untuk PNS dan PPPK di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, manfaat TASPEN yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial ini juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan para ASN.
"Sebab dengan memiliki jaminan sosial yang kuat, para PNS dan PPPK dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif, serta merasa dihargai atas masyarakat," ucapnya.
Ia sendiri mengaku memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, termasuk ASN.
"Saya percaya bahwa dengan memperkuat sistem jaminan sosial seperti TASPEN, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang," ucapnya.
Transfer ke Daerah Dipangkas, Dedy Mulyadi Bakal Taruh ASN yang Tak Produktif Jadi TU di Sekolah
Dedi mengaku dirinya telah meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan kajian pada pegawai-pegawai di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat.
