Inflasi Tak Terkendali? Kemendagri Ajak Semua Pihak Untuk Menerapkan Konsep Perencanaan yang Benar

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya konsep perencanaan menjaga persediaan komoditas pangan dalam mengendalikan inflasi.

Hal itu ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024

Tomsi mengatakan, kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (Pemda) perlu memiliki konsep perencanaan menjaga ketersediaan komoditas. Hal itu misalnya dalam menjaga ketersediaan bawang putih oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai pemberi persetujuan impor.

Kemendag diimbau dapat memastikan berapa banyak bawang putih harus masuk setiap bulan dan bagaimana distribusinya.

"Pada minggu lalu juga saya laporkan kepada beliau (Kemendagri) sesuai arahan, saya sudah minta untuk konsepnya, contoh ini contoh berkaitan dengan umpamanya bawang putih," ujarnya.

Konsep juga diperlukan misalnya dalam menghadapi fluktuatif harga cabai dan bawang merah. Kementerian Pertanian (Kementan) bisa merencanakan penanganan tahunan dengan mengacu pada kondisi tahun-tahun sebelumnya, seperti memahami penyebab kenaikan dan upaya jitu untuk menyeimbangkannya.

"Langkah-langkah seperti apa, siapa berbuat apa, kapan, dan di mana. Pada intinya seperti itu, sehingga betul-betul teman-teman bisa mengendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Dia menjelaskan pada awal tahun atau sebelum masuk tahun baru semua pihak terkait telah mendapat data prediksi mengenai cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Karena itu, kelangkaan komoditas akibat cuaca seperti adanya El Nino dan La Nina mestinya dapat teratasi.

"Nah kondisi-kondisi seperti ini itukan bisa disesuaikan antara cuaca mengakibatkan kekurangan suplai, kemudian berkaitan dengan impor, ini bisa dirancang, juga berkaitan dengan jagung," jelasnya.

Tomsi menyayangkan saat waktunya dibutuhkan komoditas tersebut justru tak tersedia. Namun, saat memasuki musim panen komoditas impor justru baru tiba atau sisa barangnya masih masuk.

"Nah ini juga mengganggu proses panen kita berkaitan dengan harga," sambungnya.

Pada pertemuan kali ini, pihaknya berharap kementerian dan lembaga yang hadir fokus pada perencanaan satu tahun, berikut dengan argumentasinya. Langkah ini penting lantaran perencanaan yang matang belum diperoleh dan formula penanganan baru sebatas kerja-kerja seperti pemadam kebakaran.

Lebih lanjut, Tomsi juga meminta kepala daerah menyusun perencanaan penanganan tahunan dengan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seperti kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kebutuhan komoditas meningkat, termasuk kondisi cuaca yang dapat mengakibatkan distribusi terganggu. "Ini tolong dibuat perencanaannya," tegas Tomsi.

Dia mengatakan, penanganan kebutuhan komoditas boleh dilakukan secara jangka pendek. Namun, penanganan jangka panjang seperti menjalin perjanjian kerja sama antardaerah dalam memenuhi komoditas tetap perlu dilaksanakan. Ini termasuk dengan upaya penanaman yang juga harus benar-benar dilakukan.

"Saya memahami ada teman-teman yang dari tahun kemarin menanam, iya, tapi begitu panen tidak menanam lagi, akhirnya kembali lagi pada seperti semula," tandasnya.

Kemensesneg Serahkan Perpres Perubahan Bentuk 11 PTKN, Minta UIN Lebih Perkuat Distingsi Lulusan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menitipkan generasi penerus bangsa melalui penandatanganan Perpres

VIVA.co.id

27 Mei 2025