Ketua BEM UI Ngaku Dapat Intimidasi Usai Kritik TNI Langgar HAM di Papua

VIVA – Saling sindir antara anggota TNI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kian memanas.

Ketegangan antara keduanya berawal dari beredarnya video penganiayaan yang dilakukan oknum TNI terhadap seorang laki-laki asal Papua.

Merespons penganiayaan tersebut, BEM UI melalui Instagram resmi mereka melontarkan kritik hingga menyebut TNI telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

BEM UI menudin kasus penganiayaan yang dilakukan aparat tersebut bukan kali pertama terjadi di Papua dalam tiga tahun terakhir.

Merespons pernyataan BEM UI, sejumlah prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua justru menantang para anak muda yang kuliah di Depok itu untuk datang dan melakukan KKN di wilayah teritori Teroris KKB.

“Saya kasih gaji saya selama 10 tahun, jika BEM UI mampu untuk melaksanakan KKN di wilayah KKB. INGAT ITU JANJI SAYA IpangLybaz,” tulis prajurit TNI melalui akun TikTok @NdripangLybaz_SMT#14.

Di sisi lain, Ketua BEM UI, Verrel Uziel mengatakan pernyataan yang disuarakan mereka terkait pelanggaran HAM adalah wujud dari kepedulian aliansi mahasiswa UI terhadap warga Papua dan Bumi Cendrawasih.

Mereka juga menyayangkan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap warga sipil yang tidak terbukti bersalah hingga menudingnya sebagai bagian gerakan separatis.

“NKRI sebagai negara hukum, sudah semestinya segala tindak tanduk berpedoman pada hukum yang berlaku. Masyarakat sipil tak jarang menjadi korban salah sasaran dan prajurit pun menjadi korban atas konflik berkepanjangan ini,” kata dia melalui Instagram @verreluzi, dikutip Sabtu 6 April 2024.

Verrel menyebut, mencuatnya ketegangan berawal dari respons anti kritik oleh sejumlah oknum TNI. Padahal, kata dia, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Nugraha Gumilar tidak membenarkan penganiayaan tersebut.

Lantaran ketegangan ini, Verrel mengaku mendapat banyak ancaman dan intimidasi. Lebih parah lagi, kata dia, tak sedikit yang melakukan kekerasan seksual secara verbal kepada fungsionaris BEM UI.

“Sangat banyak ancaman dan intimidasi. Sangat banyak oknum aparat yang anti kritik dan melanggengkan kekerasan,” pungkasnya.

Belum Diworo-woro ke DPRD Jabar, Ono Surono Minta MPLS Libatkan TNI-Polri Diawasi

Politikus PDIP ini mengakui kebijakan pelibatan TNI-Polri dalam masa MPLS siswa di Jabar belum pernah dikonsultasikan dengan DPRD Jabar.

VIVA.co.id

12 Juli 2025