Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kalsel
- Syaefullah/VIVA.
Menurut  keterangan yang didapat mengenai Banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan selatan, Siswanto selaku Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG mengindikasi bahwasannya curah hujan yang terjadi di Kalimantan Selatan menjadi tertinggi dalam catatan sejarah.
Meskipun curah hujan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan banjir yang saat ini terjadi diakibatkan oleh manusia melakukan ekploitasi lahan secara terus menerus tanpa adanya melakukan reboisasi guna memperbaiki lahan yang telah dirusak.
Penyusutan luas lahan hutan yang terjadi di Pulau Kalimantan tercatat pada tahun 1950 mencapai 51,5 juta hektar, kini hanya tersisa 26,7 juta hektar. Sedangkan luas hutan di Kalimantan Selatan juga mengalami penyusutan, pada tahun 2005 tersedia 1,18 juta hektar, pada tahun 2019 hanya tersedia 0,92 juta hektar.
Pulau Kalimantan memiliki kekayaan hutani yang cukup melimpah tentunya menjadi incaran dari berbagai investor domestik hingga mancanegara dalam meraup kekayaan yang ada di Indonesia.
Seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan yang ketat, di mana para investor harus memenuhi persyaratan dan ketentuan guna menjaga ketersediaan lahan hutan di Kalimantan Selatan, sehingga dapat meminimalisir pembukaan lahan secara ilegal. Saya rasa jika pemerintah tegas dan konsisten mengenai pembuatan kebijakan yang dibuat secara tidak langsung akan tetap menjaga eksistensi hutan Pulau Kalimantan.
Mengingat kondisi hutan yang lebat di Pulau Kalimantan selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia mulai mengalami penyusutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam permasalahan tersebut dirasa kurang selektif dalam mengevaluasi izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan.
Dalam hal ini, mendesak pemerintah daerah untuk mencabut izin perusahaan jika terbukti menjadi faktor pemicu terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana alam.
Dengan kejadian banjir yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan sangat diperlukan kehadiran negara dalam pengambilan langkah-langkah mitigasi bencana yang menyangkut keselamatan masyarakat setempat. (Penulis: Nugraha Wisnu Murti, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang)
Respons Istana Soal Tulisan Opini di Detikcom yang Dihapus: Naikkin Lagi Saja
Kepala PCO, Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak memiliki masalah maupun komplain terhadap tulisan-tulisan opini masyarakat di media massa.Â
