Sempat Heboh, Kebebasan Pers Versus Telegram Kapolri
- vstory
Saya masih ingat, ketika itu media selalu "diteror" dengan "budaya telepon". Setiap kali akan menurunkan berita sensitif mengenai tindakan atau kebijakan pemerintah rezim Soeharto.
Saya, atau kita semua yang pernah jadi wartawan di era Orde Baru, terkadang serba salah. Kita misalnya masih ada di lapangan meliput berita, tapi, eh Pemred kita di kantor redaksi sudah ditelepon agar berita yang kami liput tadi jangan disiarkan.
Maka lebih amannya, media mengutip berita Antara, KNI, PAB, tiga kantor berita cukup populer kala itu. Atau redaksi terkadang pura-pura "budek" akan adanya larangan pemuatan berita via telepon tersebut. Paling juga ditegur dengan surat peringatan dari Departemen Penerangan (kini Kominfo).Â
Belum sampai dicabut SIUP-nya. Atau Surat Izin Usaha Penerbitan, "dibredel" alias diberangus seperti yang pernah dialami Sinar Harapan, Tempo, Kompas, Detik, Pos Sore dan Prioritas.
Belakangan bisa terbit lagi, di antaranya ada yang berganti nama, kecuali Prioritas yang "terkubur" sampai sekarang (Nur Terbit)
Respons Istana Soal Tulisan Opini di Detikcom yang Dihapus: Naikkin Lagi Saja
Kepala PCO, Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak memiliki masalah maupun komplain terhadap tulisan-tulisan opini masyarakat di media massa.Â
