Diwawancarai Media Asing, Anies Diungkit Politik Identitas Hingga Beda Kebijakan Tangani COVID-19

Mantan menteri pendidikan itu juga mengatakan prioritas utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan kesehatan bagi 270 juta penduduk Indonesia, dan akses pendidikan yang tepat di seluruh nusantara.

"Sehingga orang tua tidak perlu menyekolahkan anak-anak mereka ke kota-kota besar di Jawa untuk pendidikan yang berkualitas," ungkap Anies

Selain itu, ABC juga menyinggung mengenai pengesahan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap Presiden, yang memicu kekhawatiran publik tentang kebebasan berbicara.

Anies tidak membahas undang-undang tersebut secara langsung, tetapi mengatakan penting untuk menghormati kebebasan berekspresi.

Dia mengatakan hal-hal kecil yang terjadi di Jakarta bisa dengan cepat menjadi trending topik di media sosial karena jumlah penduduknya yang besar.

"Kami bisa mendapatkan tanggapan cepat dari masyarakat umum tentang apa yang kami lakukan. Jadi kami tidak melihat ini sebagai masalah, tapi kami melihat ini sebagai kesempatan untuk (membuat) keadaan menjadi lebih baik," katanya.

"Bisa saja keluar dalam bentuk kritik. Tapi bagi kami, dalam demokrasi, kritik itu biasa, dan harus dihormati. Dan nyatanya kami diuntungkan dari itu,"

Kebijakan COVID-19

Anies juga ditanya tentang penanganan pemerintah terhadap COVID-19, yang dikritik setelah lonjakan kasus dan kematian akibat varian delta pada pertengahan 2021.

"COVID adalah sesuatu yang, ya, tidak kami prediksi. Dan harus saya katakan, itu adalah salah satu pengalaman pembelajaran kepemimpinan terdalam," tuturnya.

Dia mengatakan transparansi dan kepercayaan pada pemerintah sangat penting, tetapi Kementerian Kesehatan RI tidak selalu menjadikan ini sebagai prioritas.

Anies Baswedan mengatakan pemerintah Jakarta melihat lonjakan besar dalam jumlah layanan pemakaman setiap bulan dan dua kali lipat tagihan medis untuk kasus pneumonia.

Dia mengatakan, pemerintahnya memutuskan untuk membuat kebijakan sendiri untuk melindungi warga Jakarta pada awal tahun 2020, dan mengatakan setahun kemudian kebijakannya dan kebijakan pemerintah pusat selaras.

"Kami mungkin tidak populer, tapi saya memberi tahu tim kami, 'Jangan khawatir tentang apa yang orang tulis tentang kami hari ini, apa yang dikatakan media sosial tentang kami. Mari khawatir tentang apa yang akan ditulis sejarawan tentang kami di masa depan, karena itulah yang penting'."