Bias ke Israel, Hamas Konsultasi Internal Bahas Proposal Trump untuk Gaza

Doha, VIVA – Hamas telah memulai konsultasi dan diskusi dengan faksi-faksi Palestina lainnya untuk mempelajari rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri perang di Jalur Gaza, ungkap seorang sumber Hamas pada hari Selasa, 30 September 2025.

Sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Xinhua bahwa mediator dari Qatar dan Mesir telah meninjau rencana tersebut sebelum menyampaikannya kepada pimpinan Hamas dan faksi-faksi lainnya.

Ia mengatakan bahwa konsultasi tersebut mungkin memakan waktu, karena dokumen yang diajukan seharusnya menjadi dasar dari setiap kesepakatan potensial, meskipun terdapat kontradiksi dalam pernyataan Trump baru-baru ini dan apa yang ia gambarkan sebagai "pergeseran posisi harian".

Menurut sumber tersebut, Hamas terbuka terhadap proposal selama tidak merusak "prinsip-prinsip nasional Palestina."

Namun, ia menggambarkan rencana tersebut sebagai "bias terhadap Israel" dan mengandung "kondisi-kondisi yang tidak masuk akal" yang bertujuan untuk melemahkan gerakan tersebut, baik secara politik maupun militer.

Ia mengatakan proposal yang diajukan oleh Washington tidak mencerminkan apa yang dibahas dengan negara-negara Arab, melainkan sejalan dengan posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pejabat Palestina yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan: "Yang diusulkan Trump adalah penerapan penuh semua syarat Israel, yang tidak memberikan hak-hak sah apa pun kepada rakyat Palestina atau penduduk Jalur Gaza," ujarnya

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan Hamas bersama perwakilan Qatar dan Turki sedang membahas rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, Selasa, 30 September 2025.

Sebelumnya pada Senin, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza. Proposal tersebut antara lain menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Rencana tersebut juga menetapkan bahwa Hamas dan "kelompok lain" harus meninggalkan keterlibatan mereka dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daerah kantong Palestina itu akan diperintah oleh "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" yang diawasi oleh badan internasional yang dipimpin oleh Trump.

"Diskusi mengenai proposal gencatan senjata Trump dengan delegasi Hamas masih berlangsung, berlanjut hingga larut malam kemarin dan akan berlanjut hari ini. Delegasi Turki telah bergabung dalam negosiasi," ujar Al-Ansari kepada wartawan.

Doha sangat menghargai komitmen AS untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, ujar juru bicara tersebut, seraya menambahkan bahwa rencana Trump menyajikan visi komprehensif terkait isu ini untuk segera menghentikan aksi militer Israel.

Sementara terkait janji Israel untuk tidak melanggar kedaulatan Qatar lagi, juru bicara tersebut mengatakan bahwa Doha puas dengan janji tersebut, yang juga disertai dengan ucapan permintaan maaf dari Tel Aviv. 

Tidak jelas bagaimana Hamas akan merumuskan tanggapannya, karena penolakan mutlak dapat membuatnya berbenturan dengan sekelompok negara Arab dan Muslim yang menyambut baik rencana tersebut.

Sebuah sumber AFP yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa "mungkin perlu beberapa hari" untuk meninjau proposal Trump untuk mengakhiri perang. Mereka mengatakan:

Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri Palestina.

Pembahasan tersebut dapat memakan waktu beberapa hari karena rumitnya komunikasi di antara para anggota dan gerakan pemimpin, terutama setelah agresi Israel di Doha.