Banding Pemprov DKI Soal UMP 2022 Ditolak PTTUN, Ini Kata Gembong PDIP

Politikus PDIP Gembong Warsono.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Riyan Rizky

Selain itu, pihak Pemprov DKI juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara ke dua tingkat pengadilan.

“Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250 ribu,” bunyi putusan majelis hakim selanjutnya.