Pimpinan DPRD DKI Jakarta Sebut Gaji-Tunjangannya Capai Rp106 Juta per Bulan

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah blak-blakan soal rincian gaji dan tunjangan yang dia terima sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Ima merespons isu besaran gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang tengah disorot. Nominal gaji beserta tunjangan yang diterima wakil rakyat di Kebon Sirih ini bisa mencapai Rp139 juta per bulan.

Pendapatan yang jomplang dengan rata-rata penghasilan bulanan pekerja di Jakarta di tengah  kesulitan hidup warga Jakarta akibat tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja. 

Dari dokumen resmi Rekapitulasi Take Home Pay Juli 2025, tercatat total besaran pendapatan Ima Mahdiah sebagai anggota DPRD DKI Jakarta merangkap pimpinan, mencapai Rp106,5 juta sebelum dipotong. Politikus PDIP itu sebelumnya rutin mengumumkan slip gajinya setiap bulan.

Adapun rinciannya antara lain: uang representasi Rp2,4 juta, uang paket Rp240 ribu, tunjangan jabatan Rp3,48 juta, tunjangan perumahan Rp78,8 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp21 juta, tunjangan beras Rp150 ribu, serta tunjangan badan musyawarah dan badan anggaran masing-masing Rp217.500.

Namun jumlah itu tidak diterima penuh. Berdasarkan slip gaji, potongan yang dikenakan mencapai Rp46 juta lebih. Komponen terbesar berasal dari PPh21 sebesar Rp23,95 juta, diikuti setoran ke fraksi Rp4 juta, setoran ke DPP Rp8 juta, setoran ke DPD/DPW Rp10 juta, serta iuran BPJS Rp120 ribu.

Sehingga, take home pay yang benar-benar diterima Ima Mahdiah sekitar Rp60,4 juta per bulan.  Angka itu belum termasuk tunjangan reses yang dibayarkan secara insidental.

"Kalau yang dewan terima, sesuai slip gaji yang Rp60an (juta) itu sudah all in," kata Ima Mahdiah, kepada media, Sabtu, 6 September 2025.

Meski begitu, Ima tidak menampik jika publik menilai total pendapatan anggota DPRD bisa mencapai Rp139 juta. "Itu jelas ada slip gaji," ungkapnya

Sebelumnya, massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait tunjangan anggota Dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 4 September 2025.

Dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu: Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.

Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya dan Jakpro.

Pimpinan dan seluruh Fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mengevaluasi Gaji dan Tunjangan sesuai kemampuan PAD dan juga mendukung seluruh kebijakan pro rakyat Pemda DKI Jakarta.